PANDEMI Covid-19 kemungkinan masih akan berlanjut ke paruh kedua 2020. Meskipun begitu, banyak pemerintah di dunia, termasuk Indonesia, telah melonggarkan pembatasan sosial, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.
Tujuannya supaya sektor-ekonomi riil kembali bergulir. Dengan begitu diharapkan defisit anggaran dapat dikendalikan, angka pengangguran dapat ditekan, produktivitas meningkat dan instabilitas harga dapat dihindarkan.
Tetapi, apakah ini akan disebut new normal economy?
Seperti diketahui, menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya, pemeritah Indonesia telah
melakukan langkah-langkah luar biasa secara cepat dan signifikan, seperti: menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun utuk krisis kesehatan akibat Covid-19; merevisi APBN 2020 beberapa kementerian; mengalokasikan pembebasan pajak untuk 19 sektor khusus di bidang impor senilai Rp 70,1 trilliun; dan mengamankan cadangan devisa dengan menerbitkan tiga seri obligasi jumbo senilai 4,3 miliar dolar AS.
Langkah luar biasa itu mendapat apresiasi Dana Moneter Internasional (IMF). Makanya, dalam Laporan Outlook Ekonomi Dunia edisi April 2020, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah sekitar 0,5 hingga 1 persen. Bahkan, IMF, meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8,2 persen pada tahun depan.
Ekonomi berbasis sektor pertanian
Tanpa menyepelekan langkah luar biasa pemerintah, penulis mempertanyakan, mengapa pemerintah tidak fokus pada upaya penguatan di sektor pertanian?
Bukankah menurut Badan Pusat Statisik (BPS) per Agustus 2019 sektor pertanian menyerap 27,33 persen dari133,56 angkatan kerja?
Bukankah sektor ini adalah penyumbang terbesar ketiga dalam struktur PDB Indonesia dengan porsi 12,84 persen per Q1 2020?
Mengapa, pemerintah justru menyunat anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dari Rp21 triliun menjadi Rp14 triliun?
Menurut penulis, langkah seperti di atas memperlihatkan minimnya komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Bahkan, hal itu tidak sejalan dengan amanat konstitusi dan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, serta berseberangan dengan hakikat konsep new normal economy.
UUD 1945, dan UU No.22 Tahun 2019 mengamanatkan, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang umumnya adalah petani.
Sementara itu, hakikat dari new normal economy adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan distribusi pendapatan yang makin merata.
New normal economy adalah perubahan ekonomi yang terarah kepada orang banyak, bukan untuk kaum elit yang segelintir. (Shi Li, Haiyuan Wan (2020)).
Sayangnya, pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berujung pada penurunan produktivitas pertanian. Data BPS menunjukkan, pada kuartal I (Q1) 2020, hanya tumbuh 0,02 persen melambat dari Q1 2019 yoy yang masih tumbuh 1,82 persen.
Rendahnya produktivitas sektor pertanian, menggiring Indonesia ke krisis pangan dan instabilitas harga.
Per Mei 2020, BPS mencatat defisit bahan pangan: bawang putih di 31 provinsi, gula pasir di 30 provinsi, cabai besar di 23 provinsi, telur ayam di 22 provinsi, jagung di 11 provinsi, dan beras di 7 pronvinsi.
Aroma krisis pangan dapat diendus dari data inflasi yang dibeberkan BPS awal Juli ini. Disebutkan, pada Juni 2020 terjadi inflasi sebesar 0,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,06. Dari 90 kota IHK, 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi.
Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 1,33 persen dengan IHK sebesar 104,80 dan terendah terjadi di Makassar sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 105,51.
Sementara deflasi tertinggi terjadi di Ternate sebesar 0,34 persen dengan IHK sebesar 105,43 dan terendah terjadi di Padang sidempuan sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,38.
Empat upaya
Menurut penulis, dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah perlu menerapkan empat upaya sebagai berikut:
Pertama, melakukan mitigasi dan adaptasi risiko kebakaran dan kekeringan serta ancaman gangguan organisme di sektor pertanian.
Kedua, melakukan pemetaan terhadap potensi lokal agroekosistem pertanian agar hasilnya dapat lebih maksimal.
Ketiga, melakukan realokasi anggaran peningkatan produksi di lingkungan Direktorat Jenderal teknis, melalui penguatan dalam kegiatan pendukung produksi seperti perbaikan irigasi, embung, bantuan alat dan mesin pertanian yang tepat guna, unit pengolahan pupuk organik, dan unit pengolahan pasca panen komoditas pertanian.
Dan, terakhir, adalah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain untuk membenahi kembali sistem rantai pasokan supaya distribusi produk-produk pertanian berjalan lancar.
Penulis meyakini, dengan upaya-upaya tersebut di atas, Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan: mampu menjamin pasokan dan menjaga stabilitas harga (pangan). Ketahanan pangan merupakan prasyarat yang memungkinkan Indonesia bisa beralih ke new normal economy, dan meraih pertumbuhan 8,2 persen pada 2021, sebagaimana diramalkan IMF.