KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, mengatakan, pembentukan Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Airlangga Hartarto menurutnya adalah hal yang tidak perlu.
"Kelihatannya kita itu punya pola yang sama ya. Artinya kalau ada kegiatan atau masalah yang nggak jalan gitu, langsung dibentuk kepanitiaan baru. Dulu ada Gugus Tugas, sekarang kan digabung," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/7/2020).
Ia menilai pembentukan komite tersebut tidak terlepas dari tujuan pemulihan ekonomi. Hal ini kemudian ia sebut sebagai Eco-Pandemic.
"Seakan-akan, kita memulihkan ekonomi bisa menyelesaikan pandemi. Seharusnya kan sejalan, tapi saya tidak melihat orang yang di sana itu ada yang paham tentang pandemi. Lebih banyak orang ekonomi," kata Pandu.
Pandu juga menyebut bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bukan institusi yang menurut dia tepat untuk menangani pandemi.
Pandu menilai, BNPB tidak punya keahlian dan wewenang. Selain itu mereka biasanya menangani bencana yang sudah selesai, jadi yang biasa mereka lakukan itu mitigasi.
"Ini kan pandemi masih jalan, masih terus berkembang. Jadi salah kalau nunjuk BNPB," kata Pandu.
Hal ini membuat penanganan Covid-19 di Indonesia menurut dia tidak mengalami kemajuan signifikan yang berarti.
Baca juga: Sinergikan Kesehatan dan Ekonomi Tangani Covid-19, Erick Thohir: Kami Akan Usaha Mati-matian
Cara berpikir terbalik
Berkaca dari hal tersebut, Pandu menilai pembentukan komite baru ini seharusnya juga tidak perlu dilakukan.
"Pertama, nggak usahlah bikin panitia. Semuanya langsung dipimpin pak Presiden dan dikerjakan bersama kabinetnya," kata Pandu.
Dia mengatakan bahwa tanggung jawab penanganan pandemi Covid-19 berada di pundak kepala negara, bukan tanggung jawab 'panitia-panitaan'.
Pandu menyebut ada cara berpikir yang terbalik dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Seharusnya, pandemi diselesaikan secara bertahap, sembari memulihkan perekonomian yang terdampak.
"Usul saya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah pandemi, sambil memulihkan ekonomi. Jadi, kelihatannya ekonomi yang dipulihkan, seakan-akan otomatis bisa menyelesaikan pandemi. Nggak bisa, nggak akan jalan," kata Pandu.
Menurutnya, roda perekonomian tidak akan bisa kembali berjalan bila penanganan pandemi masih berantakan seperti sekarang ini.
"Saya mempertanyakan keseriusan pemerintah. Apakah kita mau menyelesaikan pandemi atau tidak? Dampak ekonomi itu dampak dari pandemi, kita selesaikan akar masalahnya dulu," kata Pandu.
Mengubah perilaku masyarakat
Pada saat ini, Pandu mengatakan, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi adalah mengubah perilaku masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk bekerjasama menyelesaikan pandemi.
"Jangan ngajak selebriti-selebriti yang kemudian ngasih pesan yang salah. Pemerintah harus lakukan kampanye publik, itu ada ilmunya. Ada caranya, ada ahlinya, banyak ahlinya, manfaatkan itu," kata Pandu.
Menurutnya, mengundang selebriti maupun influencer media sosial untuk turut bersuara di depan publik bukanlah langkah yang tepat. Karena bagaimanapun, mereka tidak memiliki latar belakang keilmuan terkait pandemi ini.
"Malah termakan informasi palsu, seperti minyak kayu putih," kata Pandu.
Tidak hanya itu, ia juga menilai bahwa penanganan pandemi ini tampak jelas tidak terkoordinasi dengan baik.
Seperti peluncuran kalung eucalyptus dari Kementerian Pertanian, juga adanya wacana Badan Intelijen Negara (BIN) yang akan ikut mengembangkan obat dan akan melakukan testing Covid-19.
"Fokus saja ke kampanye publik 3M itu, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu kelihatannya gampang tapi ternyata masyarakat masih belum bisa menerapkan," kata Pandu.
Baca juga: Mengenal Komite Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jurus Baru Jokowi Hadapi Pandemi
Dibentuk Presiden Jokowi
Sebelumnya dikutip dari Kompas.com (20/7/2020), Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lewat Peraturan Pemerintah yang diteken Senin (20/7/2020).
Komite ini mengoordinasikan kerja dua satgas, yakni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua komite.
Enam menteri lainnya menjabat sebagai wakil ketua komite yakni; Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negar (BUMN) Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua pelaksana komite. Adapun Satgas Penanganan Covid-19 tetap dipimpin Doni Monardo, sementara Satgas Pemulihan Ekonomi dipimpin Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.