KOMPAS.com - Pada Selasa (4/8/2020) sore, ledakan besar terjadi di Pelabuhan Beirut, ibu kota Lebanon.
Pelabuhan Beirut merupakan pelabuhan utama dan terbesar di negara yang berhadapan langsung dengan Laut Mediteranian itu.
Ledakan itu diawali dengan kebakaran di sekitar kompleks pelabuhan. Karena asap yang mengepul tinggi, momen ini pun banyak diabadikan warga sekitar.
Beberapa detik kemudian, ledakan besar seketika mengguncang kota itu dan mengempaskan gedung-gedung di sekitarnya.
Beragam spekulasi mengenai penyebab ledakan itu pun bermunculan. Namun, dugaan kuat sementara adalah berasal dari 2.750 ton amonium nitrat yang tersimpan di gedung pelabuhan.
Baca juga: Lebanon Berduka Setelah Ledakan Dahsyat Mengguncang Beirut...
Bencana ini menambah berat situasi Lebanon. Bagaimana kondisi negara itu belakangan ini?
Krisis ekonomi terburuk
Dalam satu tahun terakhir, Lebanon sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Alhurra, 8 Juni 2020, memberitakan, nilai tukar mata uang Lebanon terjun bebas dan membuat hampir setengah dari populasinya berada di bawah garis kemiskinan.
Kondisi ini mendorong ratusan ribu warga Lebanon turun ke jalan sejak 17 Oktober 2019 untuk memprotes pemerintah yang korup dan gagal dalam mengatasi krisis.
Aksi protes ini juga membuat Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengundurkan diri dan digantikan oleh Hassan Diab yang didukung oleh Hezbollah.
Lembaga Krisis Internasional (ICG) melaporkan, krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon saat ini belum pernah terjadi dalam sejarah negera itu.
"Lebanon membutuhkan bantuan asing yang mendesak agar terhindar dari dampak sosial terburuk," kata lembaga itu.
Baca juga: Ledakan di Lebanon, Kemenlu Terus Pantau dan Pastikan Kondisi WNI
Pada Maret 2020, untuk pertama kalinya Lebanon gagal membayar utang luar negerinya.
Untuk mengatasi masalah ini, Lebanon sepakat meminjam dana dari IMF pada akhir April 2020.
Selain itu, laporan itu juga menyebutkan bahwa Lebanon membutuhkan bantuan internasional demi membantu sejumlah pihak yang paling terdampak oleh krisis ini.
Namun, bantuan itu hanya akan diberikan ketika Lebanon melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mengembalikan sistem keuangan dan ekonomi negara ke arah lebih baik.
"Untuk mendapat dukungan dana internasional, Pemerintah Lebanon harus memulai reformasi kelembagaan, tetapi mereka tak pernah melakukannya," kata laporan itu.
Menurut data statistik, tingkat pengangguran negara yang berbatasan dengan Suriah itu meningkat hingga lebih dari 35 persen.
Baca juga: INFOGRAFIK: Mengenal Amonium Nitrat yang Diduga Jadi Penyebab Ledakan Lebanon
Krisis politik
Pada aksi protes yang berlangsung sejak Oktober 2019, seorang demonstran menuntut lebih banyak pertanggunggungjawaban elite penguasa yang dinilainya tak memiliki upaya serius dalam reformasi.
Para elite politik diyakini hanya bertujuan mempertahankan hak-hak istimewa mereka dibandingkan mengatasi situasi negara.
Hassan Diab yang mengandaikan Saad Hariri beberapa bulan lalu pun tak bisa berbuat apa pun dalam mengatasi krisis itu.
Bahkan, sempat beredar kabar adanya rencana pembubaran pemerintahan Hassan Diab.
Akan tetapi, banyak pengamat percaya bahwa pembubaran pemerintah tak akan memberikan solusi.
Sementara itu, Presiden Lebanon Michael Auon telah menyerukan penyelidikan atas korupsi negara, termasuk pelanggaran dan pencucian uang.
"Sangat sulit membayangkan bahwa pemerintah akan melakukan (perbaikan) ini kecuali jika warga yang turun ke jalan sejak Oktober 2019 menemukan cara untuk terus memberi tekanan pada lembaga-lembaga politik negara itu," catat ICG.
Baca juga: 7 Dampak Ledakan di Beirut Lebanon