Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Zona Kuning Boleh Buka, Serikat Guru Khawatir Jadi Klaster Baru Covid-19

Baca di App
Lihat Foto
pu.go.id
Ilustrasi sekolah.
Penulis: Jihad Akbar
|
Editor: Jihad Akbar

KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan tidak sepakat dengan keputusan pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka di 163 daerah yang masuk dalam zona kuning Covid-19.

Pembukaan sekolah dapat dilakukan dengan pesetujuan antara pemerintah daerah (pemda), sekolah dan orangtua.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriawan Salim, menilai, keputusan pemerintah memberikan kesempatan membuka sekolah di zona kuning seakan dipaksakan. Sebab, angka kenaikan Covid-19 masih terus bertambah.

"Kami melihat justru, kalau “dipaksa masuk” di zona kuning, kesehatan dan kehidupan anak dan guru ini terancam. Karena, zona kuning, ada yang positif," kata Satriawan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/8/2020).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurutnya, yang utama di masa pandemi adalah kesehatan para siswa maupun guru.

Satriawan khawatir keputusan memperbolehkan sekolah di zona kuning buka dapat menjadikan sekolah sebagai klaster baru penyebaran Covid-19.

"Semoga ini tidak terjadi, sekolah menjadi klaster terbaru Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning, Sudah Siap dengan Risiko dan Bahayanya?

Pemerintah harus optimalkan PJJ

Daripada memperbolehkan sekolah di zona kuning masuk, Satriawan meminta pemerintah sebaiknya melakukan optimalisasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.

Terlebih, kata dia, alasan yang digunakan pemerintah memperbolehkan sekolah di zona kuning dibuka adalah kurang optimalnya PJJ selama masa pandemi virus corona ini.

"Ini kan alasannya di antaranya guru sulit mengelola pembelajaran jarak jauh, peserta didik sulit konsentrasi belajar, termasuk kendala akses internet. Mestinya ini yang pemerintah intervensi," kata dia.

Terkait guru yang sulit mengelola PJJ, ia mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya menerbitkan kurikulum atau pedoman pembelajaran yang adaptif.

Sebab, ia merasa para guru kesulitan mengelola PJJ karena tidak ada pedoman pasti dari pemerintah.

"Masalah gawai, WiFi, internet, ini kan dari awal kami sudah minta perbanyak hotspot, dari Kominfo, ini harus lintas kementerian dan lembaga," ucap Satriawan.

Pemda, sekolah, dan orangtua harus hati-hati

Akan tetapi, karena kebijakan sudah diputuskan pemerintah, Satriwan kini merekomendasikan pemda, sekolah, dan orangtua berhati-hati sebelum memutuskan membuka sekolah.

"Saya meminta pemda dan sekolah harus berhati-hati betul, dalam menerapkan sekolah dibuka ini," kata dia.

Sementara itu, untuk orangtua, FSGI meminta agar para orangtua bersabar.

Ia mengingatkan kepada para orangtua yang terpenting saat ini adalah kesehatan. Sebab, pendidikan bisa dikejar.

Terlebih, menurutnya, pembelajaran tatap muka di sekolah selama pandemi tidak efektif karena harus menggunakan sistem shift.

"Sekarang pilihannya dua, lebih memilih pendidikan tertinggal 1 semester atau 1 tahun tapi (anak) sehat, atau sebaliknya, masuk tetapi kesehatan terancam," tegas Satriawan.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi