Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai soal Polemik Pembukaan Sekolah dan Pembelajaran Jarak Jauh, Bagaimana Sebaiknya?

Baca di App
Lihat Foto
DOKUMEN PRIBADI
Sejumlah siswa Sekolah Dasar mengikuti pembelajaran daring di Warung Kopi kawasan Pondok Aren Tangerang Selatan.
|
Editor: Rizal Setyo Nugroho

KOMPAS.com - Sebuah akun media sosial Twitter mengunggah mengenai dinamika pembukaan sekolah di zona-zona tertentu dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga ramai diperbincangkan.

Unggahan tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @sheque pada Jumat (7/8/2020).

Hingga berita ini diturunkan, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 400 kali dan mendapat komentar serta retweet lebih dari 100 kali.

"Sekolah dibuka di zona2 tertentu, netijen ngomel takut anaknya kalo masuk sekolah jadi ketularan. Sekolah jarak jauh, netijen ngomel dibilang nyusahin, karena gak semua mampu beli kuota. Jadi menurut kalian solusinya gimana?," demikian narasi yang dituliskan akun Twitter @sheque.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unggahan tersebut dinilai mewakili keresahan orangtua peserta didik saat ini. Lantas, seperti apa solusi yang terbaik saat ini?

Baca juga: Ada Penyederhanaan di Kurikulum Sekolah Saat Pandemi Covid-19, Tepatkah?

Keputusan Nadiem dinilai sudah tepat

Kompas.com menghubungi pemerhati pendidikan Ina Liem. Pihaknya menyatakan, baik di masa pandemi maupun tidak pandemi, tidak ada solusi pendidikan satu macam untuk seluruh Indonesia.

Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, ditambah lagi fasilitas pendidikan yang juga belum merata.

"Netizen juga tersebar dari seluruh Indonesia beragam juga. Jadi jelas kalau ada satu kebijakan diterapkan, pasti ada golongan yang setuju, ada aja yang merasa tidak sesuai dengan kondisi mereka," ujar Ina kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Mengenai solusi yang bisa dilakukan, Ina berpendapat bahwa kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat ini sudah tepat.

Kebijakan tersebut yakni dengan membuka kembali sekolah di zona-zona tertentu dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadi menurut saya, kebijakan Menteri Nadiem sudah tepat. Dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi tidak ada paksaan, keputusan terakhir ada di tangan orangtua," ucap Ina.

Oleh karena itu, lanjut Ina, para orangtua bebas memilih apakah memperbolehkan anaknya untuk masuk sekolah lagi atau tidak.

Baca juga: Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning Diperbolehkan, Ini Tanggapan KPAI

Mempunyai kepentingan

Menurut Ina, apabila solusi tersebut masih juga diprotes, maka yang memrotes tersebut memiliki kepentingan tersendiri.

"Yang mau masuk silakan, yang belum nyaman ya jangan. Kalau masih diprotes juga, berarti itu mungkin orang-orang yang punya kepentingan," kata Ina.

Terlepas dari itu, Ina berpesan kepada pihak sekolah untuk membagikan informasi detail kepada orangtua mengenai protokol kesehatan di sekolah masing-masing.

Hal tersebut bertujuan membangun kepercayaan orangtua terhadap kemampuan sekolah menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau orangtua belum nyaman, wait and see dulu aja, tidak perlu buru-buru, toh kurikulum juga sudah diringkas," papar Ina.

Kuota internet

Sedangkan untuk masalah kuota, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa sejak April Kemendikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), salah satunya untuk menunjang PJJ.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa, hand sanitizer, dan lain-lain,” jelas Nadiem dikutip dari Kompas.com (2/8/2020). 

Terkait hal itu, Ina menilai, masalah pulsa atau kuota internet menjadi salah satu masalah yang cukup pelik. 

"Memang itu (dana BOS untuk pulsa) solusi untuk kondisi darurat dan menjawab keluh kesah masyarakat. Masalahnya di pengawasan, bagaimana memastikan memang dananya tidak diselewengkan," jelas dia. 

Selain itu menurut Ina, peran komite sekolah juga harus dilibatkan. Bahkan apabila diperlukan dapat membuat laporan online terbuka untuk publik.

Baca juga: Ini Alasan Mendikbud Buka Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi