TUJUH puluh lima tahun sudah Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Indonesia menjadi bangsa merdeka yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Ini merupakan cita-cita bangsa yang selalu didengungkan oleh Soekarno.
Namun, apakah cita-cita mulia bangsa ini telah tercapai? Apakah kita sudah sepenuhnya bebas dari kolonialisme di era modern ini?
Penjajahan klasik dan modern
Kurang lebih tiga setengah abad lamanya bangsa Belanda menjajah Indonesia dan mengambil kekayaan sumber daya alam melalui perbudakan masyarakat lokal dengan sistem kerja paksa/rodi dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.
Mereka juga berhasil membangun wacana ‘kebenaran” secara ideologis untuk menjustifikasi tindakan penjajahan dan menghancurkan nilai-nilai kultural lokal.
Dalam Orientalism: Western Conception of the Orient dan Culture and Imperalism, Edward Said melontarkan kritik tajam tentang bagaimana wacana-wacana ilmiah Barat melegitimasi agresi bangsa penjajah serta supremasi politik Dunia Barat terhadap bangsa jajahan.
Berawal dari perasaan senasib sepenanggungan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, masyarakat akhirnya membangun kesadaran, solidaritas dan semangat nasionalisme untuk melakukan gerakan pembebasan dan perebutan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Barat melalui jalan perang.
Namun, apakah kita benar-benar sudah merdeka dari penjajahan?
Meskipun secara fisik kita telah terbebas dari penjajahan fisik, kemerdekaan negara bekas jajahan tidak berarti langsung menghilangkan penindasan negara penjajah, yang berbeda hanyalah bentuk penjajahannya.
Jika dulu penjajahan dilakukan dengan penaklukan dan perampasan sumber daya alam dari bangsa jajahan, di era modern ini bentuk penjajahan bertransformasi menjadi penjajahan sosial-budaya, ekonomi, dan pemikiran yang lebih bersifat tak kasat mata.
Menurut beberapa pakar teori sosial, bentuk penjajahan modern Dunia Barat terhadap Timur dialamatkan pada wacana globalisasi (neo-kapitalisme), internasionalisasi, dan developmentalisme yang berlangsung lebih tersamar namun berdampak jauh lebih dahsyat ketimbang bentuk kolonialisme klasik.
Globalisasi, misalnya, bukan hanya dituding sebagai wacana yang bertujuan untuk menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap Barat, tetapi juga sebagai jalan masuk infiltrasi budaya Barat terhadap budaya Timur.
Oleh karena itu, kita harus melihat secara kritis bahwa kolonialisasi belum berakhir. Dalam tulisannya yang berjudul On Some Aspect of the Historiography of Colonial India, sejarahwan India, Guha, menjelaskan bahwa penindasan tidak semata-mata dilakukan oleh kelompok “luar” saja (bangsa penjajah), namun juga kelompok “dalam” (orang pribumi).
Penindasan kelompok “dalam” seperti ini tidak terlepas dari wacana ideologis yang dikonstruksikan oleh bangsa penjajah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat lokal untuk menindas kelompoknya sendiri demi kepentingan mereka.
Dampak warisan budaya kolonial
Penjajahan Belanda terhadap Indonesia yang terjadi sekian lama bukan hanya berupa fisik, pengaruhnya di berbagai aspek memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat kita.
Legge (1961) menjelaskan bahwa dalam mempertahankan daerah jajahannya, Belanda menciptakan watak kolonial yang otoriter, sentralistik, birokratif-kompleks, diskriminatif, ekploitatif, dan paternalistik.
Hukum ketatanegaraan kolonial yang membagi masyarakat ke dalam sekat-sekat kultural berdasarkan ras dan politik adu domba untuk mempertahankan kekuasaan berdampak pada suburnya sikap diskriminatif berbasis ras di kalangan masyarakat, khususnya terhadap kelompok minoritas.
Dalam konteks sosial-budaya, kolonisasi secara fisik maupun diskursif oleh Belanda terhadap Indonesia berabad-abad lamanya secara tidak disadari juga mempengaruhi struktur mental masyarakat kita.
Harus diakui bahwa Belanda sangat mahir dalam membangun diskursus yang stigmatik dan ideologis sehingga bangsa jajahan mereka secara tidak sadar melihat posisi mereka yang tertindas secara taken for granted atau takdir, dan hal ini menciptakan mental masyarakat yang inferior, submisif, patuh dan non-kritis.
Tidak hanya itu, gaya kepemimpinan otoriter dan anti-kritik khas kolonial kemudian kerap diadopsi oleh kelompok elit lokal untuk menguasai kelompok yang dianggap lemah.
Sikap inilah yang menimbulkan ketidakdewasaan dalam demokrasi. Hal ini dikarenakan demokrasi dianggap sebagai ancaman serius oleh kelompok penguasa. Contohnya adalah penihilan terhadap legitimasi sebagai salah satu tolak ukur integral dalam memilih pemimpin yang banyak ditemukan dalam budaya politik kita akhir-akhir ini.
Menurut seorang Indonesianis, Ben Anderson, hal ini terjadi karena demokrasi dilihat sebagai musuh yang siap untuk menggoyang kekuasaan kelompok elit politik tertentu sehingga pelaksanaan demokrasi kerap mengalami ganjalan ketika berhadapan dengan kekuasaan elit politik yang sibuk mempertahankan kepentingan golongan ketimbang kepentingan bersama.
Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu marak baik di lembaga negara maupun swasta, karena gaya kemimpinan otoriter mengandalkan kekuasaan bukan pada kemampuan bersaing secara adil.
Di dunia pendidikan kita, warisan kolonial juga dapat dilihat dari sistem pendidikan yang belum jelas arah sasarannya serta gaya pengajaran yang bersifat dogmatis ketimbang kritis.
Budaya mengajar di sekolah kerap menempatkan guru sebagai pemilik ‘kebenaran’ dan kerap mempersempit kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis dan membangun opini.
Oleh karena itu, alih-alih menjadi wilayah strategis untuk mencetak generasi muda yang kritis, berkarakter, humanis, dan memajukan bangsanya secara mandiri, pelajar diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang ujungnya melayani kepentingan perekonomian Barat daripada mencetak tenaga keilmuan.
Strategi melawan neo-kolonialisme
Oleh karena itu, sebagai upaya membebaskan diri dari bentuk penjajahan baru (neo-kolonialisme), revolusi mental perlu dilakukan baik di level negara maupun personal.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyuarakan wacana postkolonial untuk membangun kesadaran masyarakat atas hegemoni penjajah dan menghancurkan mitos Barat yang stigmatif terhadap Dunia Timur.
Dalam konteks ini, postkolonial dimaskudkan sebagai studi untuk mengkaji sekaligus mengkritik dampak-dampak dari praktik kolonialisme. Studi ini secara strategis dapat dilakukan di sektor pendidikan dengan membangun kesadaran ilmiah di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
Peter Barry (2010) menyarakan tiga hal kepada pemikir postkolonial. Pertama membangkitkan kesadaran ilmiah untuk melakukan penolakan terhadap klaim universal Barat yang menggangap Timur sebagai irasional, tidak bermoral, dan inferior.
Kedua menganalisis presentasi keunikan budaya-budaya lain untuk memahami dasar pemikirannya.
Ketiga mendistribusikan konsep dan perspektif postkolonial ke berbagai lapisan sosial.
Di era modern ini, penyuaraan wacana postkolonial memiliki relevansi logis untuk melakukan revolusi mental masyarakat dalam melawan bentuk penjajahan baru yang bersifat ideologis dan simbolik.