KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Lebanon Hassan Diab resmi mengundurkan diri pada Senin (10/8/2020).
Pengunduran diri Hassan Diab diumumkan di tengah kemarahan rakyat yang menyeruak atas ledakan mematikan di Pelabuhan Beirut, Lebanon, Selasa (4/8/2020).
Rakyat menuding kelalaian pemerintah dan korupsi para elite politik selama puluhan tahun adalah penyebab ledakan itu.
"Hari ini kami mendengarkan rakyat dan tuntutan mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas bencana yang telah tersimpan selama tujuh tahun," kata Hassan Diab dalam pidato yang disiarkan televisi, dikutip dari AFP.
"Inilah mengapa hari ini saya mengumumkan pengunduran diri pemerintah," lanjut dia.
Hassan Diab dilantik sebagai PM Lebanon pada Desember 2019, dan dia adalah PM Lebanon kedua yang mengundurkan diri dalam 10 bulan terakhir.
Jajaran kabinetnya yang dibentuk pada Januari 2020 untuk mengatasi krisis ekonomi yang makin parah dipukul telak oleh ledakan di Beirut yang menewaskan 160 orang dan melukai 6.000 warga.
Baca juga: Resmi, PM Lebanon Hassan Diab Mundur Buntut dari Ledakan Beirut
Dari akademisi menjadi perdana menteri
Diab lahir di Beirut pada 6 Juni 1959. Dia merupakan seorang akademisi dengan gelar master dan PhD di bidang teknik sistem komputer.
Pada 1985, Diab bergabung dengan American University of Beirut sebagai profesor di bidang kelistrikan dan teknik komputer.
Sebagai seorang akademisi, Diab telah menulis lebih dari 120 publikasi yang terindeks, terdiri dari jurnal sains terindeks internasional dan juga konferensi internasional.
Melansir Google Scholar, dua penelitiannya yang paling banyak dikutip berjudul Defuzzification Techniques for Fuzzy Controllers (2000) dan Laminar Natural Convection in A Horizontal Rhombic Annulus (1993).
Pada Oktober 2006, Diab ditunjuk sebagai Wakil Presiden untuk Regional Foreign Programs di American University of Beirut.
Selain itu, Diab juga pernah terlibat di pemerintahan Lebanon sebelum menjadi PM.
Dia sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada 2005-2011 dan 2011-2014, pada masa kepemimpinan PM Najib Mikati.
Diab adalah satu dari sedikit teknokrat yang tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.
Dia juga merupakan Menteri Pendidikan pertama di Lebanon yang memiliki latar belakang profesional dalam pendidikan tinggi.
Setelah tidak menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Diab kembali ke Kampus AUB untuk meneruskan profesinya sebagai pengajar.
Pada 2019, ia dinominasikan sebagai salah satu kandidat PM Lebanon, bersaing dengan Nawaf Salam, dan Halima Qaqour.
Baca juga: Ledakan di Lebanon, Bencana di Antara Pusaran Krisis Ekonomi dan Politik
Pemilihan yang kompleks
Mengutip Anadolu Agency, 20 Desember 2019, setelah beberapa penundaan, konsultasi parlemen di Lebanon berhasil menunjuk perdana menteri baru, mantan Menteri Pendidikan Hassan Diab, untuk membentuk pemerintahan baru.
Diab memperoleh 69 suara dari 128 dalam konsultasi parlemen. Sementara pesaingnya, diplomat Nawaf Salam mendapatkan 13 suara dan Halima Qaqour memperoleh satu suara.
Tidak lama setelah dinobatkan sebagai perdana menteri, Diab membantah berafiliasi dengan kelompok mana pun, termasuk Hizbullah.
Mengutip BBC, 19 Desember 2019, Diab dinominasikan sebagai kandidat PM oleh faksi Syiah Lebanon, terdiri dari Hizbullah dan aliansinya.
Diab dilaporkan gagal mengamankan dukungan dari faksi Sunni, yang akan menyulitkannya membentuk pemerintahan baru dan mendapat bantuan dari negara-negara Barat.
Pada saat itu, Presiden Michel Aoun menggelar konsultasi formal dengan anggota parlemen terkait siapa yang akan dipilih sebagai perdana menteri.
Posisi ini, dalam konteks kompleksitas politik pembagian kekuasaan di Lebanon, harus dijabat oleh seorang Muslim Sunni.
Namun, Presiden Aoun diminta untuk memilih kandidat yang memperoleh dukungan terbanyak.
Diab sendiri diusung oleh faksi Syiah terbesar di Lebanon, Hizbullah dan Amal. Selain itu, ia juga didukung oleh Maronite Christian Free Patriotic Movement (FPM).
Kelompok ini mengendalikan mayoritas anggota parlemen, yang terdiri dari 128 orang.
Terpilihnya Diab tidak mengejutkan. Laporan lokal sebelumnya mengindikasikan bahwa Diab akan dipilih untuk menggantikan PM Saad Hariri yang mengundurkan diri pada 29 Oktober 2019 setelah gelombang protes anti-pemerintah yang masif.
Awalnya, Hariri akan dicalonkan untuk masa jabatan ketiga setelah faksi Sunni memberikan dukungan kepadanya.
Namun, karena pengunduran diri Hariri, faksi Sunni kemudian tidak mencalonkan siapa pun dan mengatakan kepada presiden bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan berikutnya.
Baca juga: Krisis Politik Setelah Ledakan di Beirut, Pemerintah Lebanon Berniat Mundur
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.