KOMPAS.com - Tingkat perceraian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikabarkan meningkat sejak pandemi corona.
Bahkan antrean mengular warga yang mengajukan cerai di KUA Soreang, Kabupaten Bandung, baru-baru ini viral di media sosial.
Diberitakan Kompas.com (26/8/2020), Panitera Muda Pengadilan Agama Soreang, Ahmad Sadikin mengatakan sejak pandemi pada Maret 2020, angka perceraian sangat tinggi.
Baca juga: Fenomena Kawin Cerai di Kalangan Selebriti, Apa Pemicu dan Bagaimana Solusinya?
Bahkan saking tingginyi yang menggugat cerai, pihaknya terpaksa menutup sementara pendaftaran gugatan cerai ada Mei selama dua minggu.
Diketahui, umumnya gugatan cerai yang diminta berkisar 700 sampai 800 kasus.
Namun, pada Juni 2020, jumlah gugatan cerai melampaui angka 1.012 kasus.
Baca juga: Viral, Video Pengakuan 4 ABK Diduga Alami Penyiksaan di Kapal China
Lantas, apa yang menyebabkan suatu pasangan memilih untuk bercerai di tengah pandemi corona?
Pengajar Studi Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Budi Rajab mengungkapkan ada sejumlah faktor yang mendasari adanya sebuah perceraian.
Salah satunya yakni dari sisi ekonomi.
"Yang menjadi penyebab adalah Covid-19 dan masalah ekonomi dari pihak suami," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2020).
Baca juga: Saat Musisi hingga Istri TNI Dilaporkan Polisi...
Ia menambahkan, jika pihak perempuan atau istri meminta cerai, diduga karena tidak adanya kejelasan pekerjaan dari kepala keluarga atau si suami.
Menurutnya, faktor lain yang mendasari suatu pasangan memilih untuk bercerai karena ada keberanian dari pihak istri untuk lebih bersuara.
"Ada keberanian dari pihak istri untuk lebih bersuara dan mandiri secara ekonomi. Perlu diperhatikan, kemandirian ekonomi keluarga yang berpusat pada perempuan, ekonominya harus menguat dan diperkuat," lanjut dia.
Baca juga: Mengenal Apa Itu Resesi Ekonomi dan Bedanya dengan Depresi Ekonomi
Terkait kemandirian ekonomi, Budi menjelaskan, tindakan ini biasa ditandai dengan adanya pemberdayaan ekonomi.
Jadi, tidak hanya kepada kaum laki-laki atau pihak suami saja selaku kepala keluarga yang diberdayakan atau yang menerima bantuan ekonomi dari pemerintah.
Dengan begitu, perempuan harus mendapatkan pekerjaan yang upahnya lebih layak, supaya istri juga dapat memimpin keluarga.
Baca juga: Menilik Potensi Resesi Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19...
Persoalan di kelas menengah bawah
Sementara itu, Budi menyampaikan, persoalan terkait perceraian suatu pasangan dapat terjadi pada masyarakat ekonomi kelas menengah bawah.
Hal ini juga didorong dengan faktor pekerjaan kepala keluarga yang belum tetap atau serabutan.
Kendati demikian, program-program pemerintah yang saat ini tengah direncanakan sebaiknya tidak hanya menyasar pada kepala keluarga laki-laki, namun juga kepada kepala keluarga perempuan.
"Jangan melulu soal kepala keluarga lak-laki yang harus mendapat program bantuan. Bagaimana dengan perempuan yang dianggap sebagai kepala keluarga. Itu diskriminatif," katanya lagi.
Baca juga: Berkaca dari Kasus di Lombok Timur, Berikut Dampak Pernikahan Dini bagi Pasangan
Ia menyampaikan, saat ini tingkat perceraian tinggi dan bagaimanapun tindakan perceraian tentu merugikan pihak istri atau perempuan.
"Sebaiknya sekarang bantuan pemerintah jangan hanya Rp 600.000 itu saja, tapi perempuan juga memperoleh, jangan cuma kepala keluarga saja," lanjut dia.
Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa dulunya kasus gugatan perceraian diajukan oleh pihak pria atau suami.
Ia menimbang, bahwa jika pada keluarga justru istri yang meminta cerai, maka mereka sudah siap bercerai.
Budi mengungkapkan, angka perceraian akan terus bertambah jika persoalan ekonomi tidak diselesaikan.
Baca juga: Cara Pinjam Mobil Dinas Wali Kota Semarang untuk Acara Pernikahan
Komitmen dalam pernikahan
Sementara itu, diberitakan Kompas.com (25/6/2020), psikolog Personal Growth, Gracia Ivonika mengungkapkan faktor pemicu pasangan memilih untuk bercerai perlu dilihat dari berbagai aspek.
Pertama, dari aspek masing-masing individu yakni seberapa masing-masing individu sudah siap dan matang secara usia dan psikologis untuk menjalani kehidupan pernikahan, juga isu-isu personal lainnya.
Selain itu, bagaimana suatu pasangan mampu untuk bekerja sama sebagai partner hidup, berkompromi menerima satu sama lain, dan menjalani komitmen dalam pernikahan.
Baca juga: Viral, Unggahan Mobil Dinas Wali Kota Semarang Bisa Digunakan untuk Acara Pernikahan
Kedua, dilihat dari faktor-faktor kehidupan lain yang berpengaruh dalam pernikahan, seperti faktor ekonomi dan pekerjaan, faktor relasi dengan keluarga, dan faktor pengaruh keluarga besar, faktor agama dan budaya.
"Yang menjadi tantangan adalah muncul konflik-konflik dalam pernikahan," kata Gracia.
"Keutuhan rumah tangga akan tetap terjaga bila pasangan mampu secara terbuka mengkomunikasikannya bersama dengan tenang, tanpa saling menghakimi, melainkan saling mengutarakan dan mendengarkan perasaan/pendapat satu sama lain, kemudian mencari jalan tengah/kesepakatan bersama," imbuhnya.
Terkait dengan tindakan untuk menghindarkan suatu hubungan dalam perceraian salah satunya terkait dengan persiapan mental dan komitmen dalam menjalin rumah tangga.
Baca juga: Saat Pesta Pernikahan dan Wisuda Berujung Infeksi Virus Corona...
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.