Hari Ini dalam Sejarah: KNIP, Cikal Bakal DPR RI Dibentuk

KOMPAS.com- Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Mulai saat itu, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 45.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah KNIP yang beranggotakan 137 orang.

Hari ini 75 tahun lalu, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. KNIP merupakan cikal bakal DPR RI saat ini.

Komite Nasional Pusat itu diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI.

Baca juga: Monumen Sejarah KNIP Dibongkar Jadi Batu dan Logo Sarinah

Dilansir laman resmi DPR, sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Volksraad atau masa penjajahan Belanda, masa perjuangan kemerdekaan, dan masa setelah terbentuknya KNIP.

Dalam Sidang KNIP yang pertama, disusun formasi pimpinan sebagai berikut:

• Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo
• Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
• Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary
• Wakil Ketua III: Adam Malik

Peran KNIP salah satunya terkait pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban baik di pihak Indonesia maupun sekutu. 

Terkait hal itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 November 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

Selain itu, KNIP mengadakan beberapa sidang antara lain sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Baca juga: Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan.

Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville.

Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945-15 Februari 1950. Setelah itu masuk periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu 15 Februari 1950-16 Agustus 1950.

Setelahnya berubah lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yaitu pada 16 Agustus 1950-26 Maret 1956. Setelah itu namanya menjadi DPR RI hingga sekarang.

 Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Terjadinya Peristiwa Rengasdengklok