KOMPAS.com - Topik "Timor Leste" sempat menjadi perbincangan di media sosial Twitter pada Rabu, (2/9/2020).
Berdasarkan daftar trending topik Twitter, istilah "Timor Leste" telah dibahas sebanyak 2.876 kali oleh pengguna Twitter lainnya.
Angka tersebut menjadikan istilah "Timor Leste" menjadi topik yang populer di Indonesia.
Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Indonesia Akui Hasil Referendum Timor Timur
Lalu, apa saja fakta mengenai Timor Leste yang perlu diketahui?
1. Bekas jajahan Portugis
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, (1/7/2020), Timor Leste merupakan sebuah wilayah bekas jajahan Portugis.
Diketahui, Portugis pertama kali datang ke Timor Leste sekitar tahun 1520 dan menjajah wilayah tersebut.
Adapun penjajahan ini dikenal sebagai Timor Portugis.
Tidak hanya Portugis, Belanda dan Jepang juga berebut untuk menguasai wilayah Timor Leste. Perang antar negara pun terjadi dan kemudian dibuat perjanjian.
Baca juga: Cikal Bakal PSSI, Organisasi Sepak Bola yang Berawal dari Gerakan Menentang Belanda
Portugis lalu memberikan bagian barat Timor Leste ke Belanda. Sementara, Jepang menguasai Timor Leste pada 1942-1945.
Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, Portugis kembali menguasai Timor Lester pada 1975.
Pada 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaan dari Portugis.
Kemerdekaan wilayah Timor Leste diumumkan oleh Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste (FRETILIN) yang merupakan salah satu partai di Timor Leste.
Namun, pihak FRETILIN mengambil peran semi-pemerintah yang menimbulkan polemik bagi partai-partai lain yang memiliki misi masing-masing.
Baca juga: 6 Bantuan Pemerintah di Tengah Pandemi Corona, dari Kartu Prakerja hingga Pulsa Rp 400.000
2. Bagian dari Indonesia
Tak lama setelah itu, pasukan Indonesia datang pada 7 Desember 1975.
Pada 1976, Indonesia menyatakan jika Timor Leste menjadi bagian negara Indonesia sebagai Provinsi Timor Timur.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan pembangunan di Timor Leste, tetapi ada golongan yang tidak puas dan melakukan tindakan separatis.
Baca juga: Ramai soal Lagu Yamko Rambe Yamko, Benarkah dari Papua?
Sebelumnya Indonesia melakukan perundingan dengan Portugis. Bahkan, kedua negara membuat perjanjian referendum di Timor Leste pada 5 Mei 1999.
Perjanjian dua negara itu dikenal sebagai New York Agreement dengan adanya pengawalan masalah oleh PBB.
Kemudian dibentuk United Nations Mission in East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999.
Baca juga: Obesitas dan Tingginya Angka Kematian akibat Virus Corona di AS...
3. Memisahkan diri dari Indonesia
Pada 30 Agustus 1999, Timor Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk memilih melepaskan diri atau tetap bersama Indonesia.
Referendum ini didukung PBB yang juga mengakhiri konflik yang terjadi sebelumnya.
Adapun konflik berlatar belakang dengan kondisi rakyat Timor Leste yang hidup dalam konflik, kelaparan, hingga penyakit. Tercatat, lebih dari 250.000 korban meninggal dari dampak tersebut.
Pada 31 Agustus 1999, penentuan pendapat untuk menentukan masa depan Timor Leste berlangsung lancar.
Baca juga: Mendikbud Nadiem Luncurkan Kampus Merdeka, Ini Tanggapan Rektor IPB
Sebab, pemilih yang berpartisipasi mencapai 90 persen, sehingga penentuan pendapat tidak berlangsung lama.
PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada 4 September 1999.
Hasilnya dari sekitar 450.000 pemilih, sebanyak 78,5 persen warga Timor Leste memilih untuk menolak otonomi, 21 persen memilih otonomi, dan 1,8 persen dinyatakan tidak sah.
Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan mengatakan bahwa hasil itu menunjukkan penduduk Timor Leste menginginkan kemerdekaan.
Sejak hasil diumumkan, Timor Leste resmi memisahkan diri dari Indonesia.
Baca juga: Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia...
4. Merdeka pada 2002
Timor Leste, dulunya bernama Timor Timur, secara resmi memerdekakan diri atau menjadi negara baru pada 20 Mei 2002.
Setelah itu, mantan pemimpin Kiba Fidel Castro bertemu Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta.
Dalam pertemuan itu, mereka membahas situasi terakhir di Timor Leste dan masalah-masalah politik internasional lainnya.
Ia juga membawa Timor Leste in Grade of Grand Collar, yang diberikan Pemerintah Dili kepada pemimpin revolusi Kuba Fidel Castro.
Baca juga: Saat Australia Mencoba Alternatif Pelacakan Virus Corona Melalui Selokan...
Adapun penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas dukungan yang diberikan Kuba untuk Timor Leste di bidang kesehatan dan pendidikan.
Pada 2016, Timor Leste menandatangani Perjanjian bertajuk the Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) dengan Australia.
Perjanjian ini mencakup ladang gas luas bernilai miliaran dollar AS, bagi dua negara.
Tetapi, belakangan Dili menuding Australia melakukan misi mata-mata demi mendapatkan keuntungan komersial dari negosiasi yang berlangsung sejak 2004.
Kemudian, Timur Leste mengajukan desakan agar perjanjian itu diakhiri.
Dili resmi mengajukan kasus itu ke Mahkamah Internasional PBB pada Juni 2015.
Baca juga: PBB Sebut 463 Juta Anak di Dunia Tak Bisa Akses Pendidikan Daring
5. Akhiri perjanjian batas wilayah maritim dengan Australia
Pada 2007, Dili dan Canberra terlibat dalam silang sengketa mengenai batas wilayah Timor Leste-Australia.
Timor Leste membawa persoalan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda.
Timor Leste memastikan bahwa tuntutan mereka agar perjanjian CMATS dengan Australia segera berakhir.
Bersamaan dengan itu, muncul harapan akan adanya pendapatan bagi Timor Leste dari eksplorasi kandungan gas alam yang ada di wilayah itu.
Baca juga: Pertamina Disebut Rugi Rp 11,13 Triliun, Apa yang Terjadi?
(Sumber: Kompas.com/Ari Welianto, Nur Fitriatus Shalihah | Editor: Ari Welianto, Rizal Setyo Nugroho, Benny N Joewono, Glori K Wadrianto)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.