Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Razia Masker Salah Kaprah dan Tidak Efektif, Ini Penjelasannya

Baca di App
Lihat Foto
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Warga yang tidak memakai masker saat dihukum dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di Kawasan Tanah Abang di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2020). Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan untuk menertibkan masyarakat agar lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
|
Editor: Rizal Setyo Nugroho

KOMPAS.com - Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Untuk menekan penyebaran kasus, operasi yustisi digelar sejak Senin (14/9/2020). Operasi itu menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Operasi Yustisi ini melibatkan anggota TNI- Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, kejaksaan, hingga pengadilan.

Bagi warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan, akan ada sanksi tegas yang diberikan. 

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanksi yang diberlakukan selama operasi yustisi mengacu pada peraturan daerah (perda) yang berlaku di tiap wilayah.

Baca juga: Update Covid-19 di Dunia 20 September: 30,9 Juta Infeksi | 10 Negara dengan Kasus Terbanyak

Lantas, seberapa efektif pemberlakuan operasi yustisi yang menyasar masyarakat dalam kaitannya menekan jumlah kasus?

Tidak efektif, sepanjang...

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyatakan, penerapan operasi tersebut tidak akan berbuah apa-apa sepanjang strategi utama dari pandemi tidak dijalankan optimal.

Bahkan, lanjut Dicky, digelarnya operasi masker bila dianggap untuk menurunkan atau menekan jumlah kasus adalah suatu hal yang salah kaprah.

"Razia masker ini menurut saya seperti salah kaprah. Dalam arti begini, kalau diartikan bisa menekan jumlah kasus, ya harusnya dibarengi strategi utama yang optimal," kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (20/9/2020).

Menurut Dicky, memang benar ada peran penting dari masyarakat setidaknya 70 persen dalam melandaikan kurva kasus. Namun, hal itu saja tidak akan efektif.

Apabila upaya penurunan kurva ingin berjalan efektif, lanjut Dicky, harus dibarengi dengan strategi utama penyelesaian pandemi yang optimal.

"Strategi utama seperti testing, tracing, dan isolasi. Itu harus optimal semuanya. Jadi, seperti aktivitas memakai masker segala macam juga harus dibarengi dengan strategi utama," jelas Dicky.

"Jadi, masyarakat jangan dikejar untuk pakai masker dan segala macem, tapi saat ini terkesan strategi utama tidak dilakukan dengan optimal. Nah ini salah kaprah," imbuhnya.

Baca juga: Ahli Sebut Data Testing dan Tracing di Tiap Daerah Harus Ditampilkan, Ini Alasannya...

Kapasitas testing dan tracing yang optimal

Lebih lanjut, terdapat satu peran penting dalam menekan laju penularan, yakni mendeteksi dan mengendalikan orang-orang yang membawa virus.

Hal itu hanya bisa dilakukan dengan kapasitas testing dan tracing yang memadai sehingga orang yang membawa virus dapat terdeteksi.

"Kalau strategi utama sudah berjalan dengan optimal, maka pemakaian masker dan lainnya itu akan menambah efektifitas dalam menurunkan kasus dari virus ini. Operasi yustisi itu ya memang akan sedikit banyak membantu, tapi efektifitasnya sejauh apa, ya akan bergantung seberapa optimal strategi utama bisa dilakukan," tambah Dicky.

Dicky juga menyoroti soal penerapan sanksi bagi masyarakat yang divonis melanggar.

Menurutnya, diperlukan aturan yang jelas soal mekanisme pemberian sanksi dan sanksi apa yang harus diberikan.

Petugas yang melakukan penegakan disiplin, menurut Dicky juga harus dibekali dengan pemahaman yang cukup.

"Yang diberi amanah tanggung jawab untuk melakukan pendisiplinan ini juga harus diberi bekal pemahaman, seperti apa orang yang melanggar aturan pemakaian masker harus ditindak," kata Dicky.

"Orang atau pelanggar mana yang harus disanksi atau hanya mendapat teguran saja. Nah ini juga harus jelas. Jangan diberi cek kosong. Aturan dan detilnya harus jelas sehingga pelanggar juga bisa memahami," jelas dia.

Baca juga: Testing Covid-19 yang Dilakukan Pemerintah Dinilai Belum Merata

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi