KOMPAS.com - Data PBB menunjukkan bahwa sebagian besar negara di dunia gagal untuk melindungi wanita dan anak-anak perempuan selama pandemi Covid-19.
Pelacakan yang disebut dengan program global gender tracker ini mengamati bagaimana 206 negara dan wilayah di dunia merespons kekerasan yang terjadi kepada para wanita dan anak-anak perempuan, mendukung para pekerja yang tidak dibayar, dan menguatkan keamanan ekonomi perempuan.
Melansir The Guardian, Selasa (29/9/2020), 42 negara tidak memiliki kebijakan untuk mendukung para perempuan dalam masalah-masalah tersebut.
Baca juga: PBB Sebut 463 Juta Anak di Dunia Tak Bisa Akses Pendidikan Daring
Hanya 25 negara yang menunjukkan langkah atau respons tertentu terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para perempuan.
Di awal bulan ini, PBB memproyeksikan tingkat kemiskinan pada perempuan akan meningkat sebanyak 9,1 persen karena pandemi ini.
Pada Juli, McKinsey Global Institute melaporkan bahwa krisis yang terjadi telah membuat pekerjaan para perempuan 1,8 kali lebih rentan daripada pekerjaan laki-laki.
Baca juga: Kasus Pegawai Starbucks dan Pemahaman soal Pelecehan terhadap Perempuan...
Reformasi kebijakan
61 negara telah melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban yang dipikul oleh para perempuan di dunia yang terus mengalami peningkatan selama pandemi.
"Krisis Covid-19 menjadi kesempatan bagi negara untuk mengubah model ekonomi yang ada menjadi model terbaru yang memprioritaskan keadilan sosial dan kesetaraan gender," kata Achim Steiner dari UNDP.
Menurut Steiner, hasil dari pelacakan terhadap respons masalah gender ini dapat membantu mempercepat reformasi kebijakan, mulai dari memahami kesenjangan yang terjadi, mendanai, hingga menentukan kebijakan terbaik.
Baca juga: Penjelasan Starbucks soal Video Viral Pegawainya yang Diduga Lecehkan Perempuan dari Rekaman CCTV
Sementara, Direktur UNDP, Mirjana Spoljaric Egger mengatakan, banyak tindakan oleh pemerintah negara dalam menangani pandemi yang dapat menjadi kebijakan jangka panjang.
Direktur Asosiasi HAM Perempuan, Hakima Abbas menambahkan bahwa pandemi telah benar-benar menunjukkan kelemahan suatu negara pada sistem perlindungan sosialnya.
Pada Kamis (1/10/2020), UN Women akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi selama Sidang Umum PBB untuk menilai perkembangan capaian kesetaraan gender yang telah ditetapkan 25 tahun yang lalu.
Baca juga: Viral, Video Perempuan Taruh Siput di Wajah untuk Kecantikan, Ini Penjelasan Dokter
Sebuah laporan yang dipublikasikan oleh UN Women di bulan Maret lalu menemukan bahwa mayoritas perempuan dibayar 16 persen lebih rendah dari laki-laki.
Kemudian, hampir setiap satu dari lima perempuan mengalami kekerasan domestik di tahun sebelumnya.
Selain itu, ditunjukkan pula bahwa laki-laki menduduki 75 persen parlemen, 73 persen posisi manajerial, 70 persen negosiator iklim, dan hampir seluruh negosiator perdamaian.
Baca juga: Mengenal Maria Ulfah Soebadio, Menteri Perempuan Pertama Indonesia