KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan menghiasi laman Tren sepanjang Selasa (6/10/2020).
Informasi perihal omnibus law Cipta Kerja mendominasi perhatian publik.
Selain pengesahan yang dinilai "ngebut", sejak pembahasan, RUU Cipta Kerja tersebut telah menuai sejumlah kontroversi.
Di antara deretan poin kontroversi adalah soal penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang diganti dengan upah minium provinsi (UMP), hingga kontrak seumur hidup serta jam istirahat yang lebih sedikit.
Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya dua fraksi yang menolak pengesahan itu, yaitu Fraksi PKS dan Demokrat.
Berikut berita populer Tren sepanjang Selasa (6/10/2020) hingga Rabu (7/10/2020) pagi:
1. Apa itu Omnibus Law Cipta Kerja, isi dan dampaknya bagi buruh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu tanda disahkannya omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10/2020).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.
Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Hal itu disebabkan omnibus law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh
Lantas apa itu omnibus law Cipta Kerja?
Selengkapnya dapat disimak di berita berikut:
Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, dan Dampaknya bagi Buruh?
2. Alasan pemerintah dan DPR ngotot mengesahkan omnibus law Cipta Kerja
Pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja mendapat sorotan banyak pihak. Selain terdapat poin-poin yang bertentangan, pengesahan tersebut dinilai super cepat.
Pembahasan undang-undang setebal lebih dari 900 halaman itu hanya dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun.
Sejumlah pihak pun menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang tersebut.
Padahal, Indonesia saat ini berada di masa pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.
Selengkapnya soal analisis mengapa pemerintah dan DPR mengebut penyelesaian omnibus law RUU Cipta Kerja dapat disimak di berita berikut:
Kenapa Pemerintah dan DPR "Ngotot" Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja?
3. Beda aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan omnibus law Cipta Kerja
Meski RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020), banyak publik yang menyoroti bagian dalam omnibus law Cipta Kerja tersebut.
Salah satunya soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh.
Penyebabnya adalah banyak yang berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dinilai merugikan pihak pekerja.
Selengkapnya soal beda aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan omnibus law Cipta Kerja dapat disimak di berita berikut:
Beda Aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja
4. Peringatan investor asing soal UU Cipta Kerja yang mengancam hutan tropis Indonesia
Pengesahan UU Cipta Kerja menimbulkan aksi demo dan mogok nasional, terutama di kalangan buruh.
Pasalnya mereka menilai UU tersebut sangat merugikan kaum buruh. Aksi mogok nasional pun masih berlangsung hingga Rabu (7/10/2020).
Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, kebijakan kontroversial ini tetap mendapat persetujuan dari mayoritas peserta rapat meski di luar gedung dan di berbagai daerah terus terjadi aksi penolakan.
UU Cipta Kerja dinilai banyak merugikan masyarakat, khususnya bagi para pekerja atau buruh.
Selain mendapat penolakan para pekerja dan buruh, investor global juga memperingatkan dampak UU Cipta Kerja bagi kelestarian lingkungan
Informasi selengkapnya soal ancaman hutan tropis Indonesia dapat disimak di berita berikut:
Investor Asing Peringatkan UU Cipta Kerja Ancan Hutan Tropis Indonesia
5. Deretan UU kontroversial yang disahkan saat pemerintahan Jokowi
Di tengah kritikan dan sorotan berbagai pihak, DPR akhirnya mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).
Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya ada dua fraksi yang menolak pengesahan itu, yakni Fraksi PKS dan Demorkat.
Sejak pembahasan, RUU Cipta Kerja telah menuai sejumlah kontroversi.
Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja ini menambah daftar UU kontroversial pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Deretan UU kontroversial yang disahkan saat pemerintahan Jokowi dapat disimak di berita berikut:
Selain Cipta Kerja, Ini Daftar UU Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi