KOMPAS.com - Sejumlah pemberitaan meramaikan laman Tren pada Jumat (9/10/2020) hingga Sabtu (10/10/2020) pagi.
Mulai dari epidemiolog memprediksi 2-3 minggu ke depan akan ada lonjakan kasus virus corona.
Lonjakan tersebut terkait dengan banyaknya kerumunan saat demonstrasi terjadi di sejumlah tempat, pelonggaran pembatasan, hingga rangkaian pilkada.
Selain itu, ada pula pemberitaan mengenai 8 hoaks dan fakta terkait omnibus law UU Cipta Kerja yang ramai beredar.
Berikut lima berita yang meramaikan laman Tren sepanjang Jumat (9/10/2020) hingga Sabtu (10/10/2020):
1. 2 Minggu ke Depan Diprediksi Kasus Covid-19 Melonjak
Aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia memunculkan kekhawatiran akan lonjakan kasus infeksi virus corona karena menimbulkan kerumunan.
Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, memprediksi dalam 2-3 minggu ke depan bakal terjadi lonjakan kasus virus corona.
Namun, demo bukan satu-satunya yang memicu lonjakan kasus tersebut.
Pengendalian pandemi corona di Indonesia yang belum baik, rangkaian Pilkada 2020, hingga pelonggaran yang diterapkan menjadi faktor penyebab lain lonjakan kasus tersebut.
Berita selengkapnya bisa dibaca di sini:
Epidemiolog Prediksi Kasus Covid-19 Melonjak dalam 2 Minggu ke Depan, Bisa Capai 10.000 Per Hari
2. 8 Hoaks dan Fakta soal Omnibus Law Cipta Kerja
Gelombang penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah membuat pemerintah mulai buka suara.
Salah satunya adalah pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang disampaikan dalam Kompas TV, Kamis (8/10/2020) malam.
Dalam wawancara tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate menjelaskan banyak informasi yang beredar di masyarakat mengenai omnibus law UU Cipta Kerja tidak benar atau hoaks.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menanggapi hal yang disampaikan oleh Johnny.
Benarkah uang pesangon akan dikurangi?
Benarkah UMP, UMK, UMSK, dan UMSP dihapus?
Benarkah upah buruh dihitung per jam?
Simak pembahasan selengkapnya di sini:
Simak, Ini 8 Hoaks dan Fakta yang Banyak Beredar soal Omnibus Law Cipta Kerja
3. Mengapa Banyak Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law?
Demonstrasi menolak omnibus law Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan makin marak setelah undang-undang itu disahkan pada Senin (5/10/2020).
Jumlah massa aksi di sejumlah daerah angkanya bisa mencapai ribuan orang, terutama aksi di kota-kota besar yang memiliki banyak kampus dan sekolah.
Sebab selain berasal dari kalangan buruh, aksi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja juga banyak berasal dari mahasiswa, hingga pelajar.
Lalu, mengapa pelajar ikut berdemo? Pembahasan selengkapnya bersama sosiolog bisa dibaca di sini:
Mengapa Banyak Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja? Ini Kata Sosiolog
4. Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitas Omnibus Law?
Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan pada Senin (5/10/2020).
Dilansir Kompas.com, Selasa (18/2/2020), konsep omnibus law ini sudah diterapkan di sejumlah negara, salah satunya Amerika Serikat (AS) yang sudah menggunakan omnibus law sejak 1840.
Omnibus law bukanlah hal baru. Di Amerika Serikat, omnibus law sudah kerap dipakai sebagai UU lintas sektor.
Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill di luar negeri.
Bagaimana keefektivitasannya? Temukan jawabannya di sini:
Omnibus Law Sudah Diterapkan di Luar Negeri, Bagaimana Efektivitasnya?
5. Kritik dari MUI, NU, dan Muhammadiyah atas UU Cipta Kerja
Pengesahan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10/2020) mengundang kekecewaan dari berbagai pihak.
Kesepakatan antara pemerintah dan para wakil rakyat itu pun menuai respons dari Majelis Ulama Indonesia ( MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.
MUI menilai pengesahan UU Cipta Kerja di tengah ramainya penolakan masyarakat menunjukkan kesan perpolitikan Tanah Air dikuasai oligarki.
Sementara itu, NU berpendapat pengesahan UU Cipta Kerja yang seakan memaksa hingga menimbulkan resistensi publik merupakan bentuk praktik kenegaraan yang buruk.
Adapun Muhammadiyah mengatakan, pihaknya sejak awal telah meminta DPR menunda bahkan membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang terdapat banyak pasal kontroversial.
Selengkapnya bisa dibaca di sini:
Kekecewaan hingga Kritik dari MUI, NU, dan Muhammadiyah atas UU Cipta Kerja
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.