KOMPAS.com - Pembahasan kilat dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI masih terus menuai pro dan kontra.
Pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020), berlangsung aksi demonstrasi menolak RUU yang dinilai merugikan buruh itu, di sejumlah wilayah di Indonesia.
Sebagian pihak menyoroti tertutupnya pembahasan UU tersebut selama proses pembahasan bersama pemerintah.
Sorotan juga diarahkan pada sejumlah pasal kontroversial yang dinilai akan merugikan kaum pekerja.
Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung sejak Selasa (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020), diwarnai kericuhan.
Pemerintah merespons berbagai aksi dan aspirasi penolakan ini dengan menyebut bahwa reaksi yang muncul karena banyaknya misinformasi soal isi RUU Cipta Kerja.
Sementara, hingga saat ini, draf final resmi belum bisa diakses di laman DPR. Draf yang diperoleh pekerja media berasal dari individu anggota Dewan.
Belum ada kejelasan, mana draf yang disahkan dalam sidang paripurna DPR pekan lalu.
Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak-pihak yang masih merasa tidak puas terhadap UU Cipta Kerja, untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Baca juga: Menkominfo: Naskah Final UU Cipta Kerja Dipublikasikan Setelah Jadi Lembaran Negara
Pemerintah dinilai defensif
Menurut dia, pemerintah justru lebih menunjukkan sikap defensif daripada mendengarkan aspirasi mereka yang menolak UU ini.
"Kenapa saya katakan defensif? Karena respons dari pemerintah adalah 'Silakan, kalau Anda kurang puas ajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/10/2020).
Hendri mengatakan, respons semacam itu bukan respons untuk mendengarkan.
Jika mendengarkan aspirasi publik, maka pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi.
"Dan bersama-sama maju ke MK dengan masukan dari publik tadi. Itu pemimpin yang mendengarkan, tapi kalau kemudian responsnya 'Silakan judicial review ke MK', itu namanya defensif," ujar dia.
Permasalahan lain dari komunikasi pemerintah, menurut Hendri, tentang ketidakjelasan mengenai keberadaan naskah resmi UU Cipta Kerja yang sudah disahkan.
Hendri mengaku menerima draf final RUU Cipta Kerja setebal 905 halaman yang disahkan saat rapat paripurna pekan lalu.
"Saya dapat dari Mas Ahmad Sahroni, Nasdem. Tapi kan banyak keluhan dari masyarakat, yang belum dapat (draf itu). Bahkan beberapa anggota DPR yang hadir pada saat itu mengatakan mereka enggak punya drafnya," kata Hendri.
"Kalau benar pada saat pengesahan anggota DPR yang hadir di situ banyak yang tidak pegang draf final, tapi (rapat) itu juga dihadiri Menteri, itu seperti njorokin Presiden ke jurang," lanjut dia.
Hendri menjelaskan, implikasi dari hal itu, Presiden bisa dianggap memanipulasi proses penyusunan undang-undang.
"Itu harus dijelaskan. Sebetulnya polemik itu yang benar yang mana sih. Kan itu enggak pernah, sampai saat ini, dijelaskan," kata Hendri.
Baca juga: Draf RUU Cipta Kerja Tidak Jelas, Ada Potensi Masuknya Pasal-pasal Selundupan
Buka ruang diskusi
Namun, hal itu dinilainya belum cukup.
"Karena, ada beberapa yang dikeluhkan oleh masyarakat harusnya dijelaskan lebih detail, dengan dilengkapi contoh-contoh. Kemarin Presiden berusaha menjelaskan itu, tapi memang belum masuk ke ranah yang dituju dan detail," kata Hendri.
"Nah, ini harus dijelaskan lebih detail lagi, oleh para Menteri terkait. Jadi, jangan berhenti sampai di situ," lanjut dia.
Di sisi lain, Hendri mengatakan, mereka yang menolak UU Cipta Kerja juga harus berusaha mendengarkan.
"Jadi jangan cuma menuntut, tapi dalam prosesnya mereka juga mendengarkan. Mendengarkan bukan berarti hanya mendengar saja, tetapi juga bisa membaca," ujar dia.
"Kalau dua-duanya sama-sama mau mendengarkan, maka penjelasan yang komprehensif itu baru berguna. Kalau DPR dan Pemerintah enggak mau dengerin, sementara masyarakat penolak juga begitu, nanti enggak akan ada ujung-pangkalnya," kata Hendri.
Hendri menyebutkan, omnibus law adalah hal baru di Indonesia sehingga wajar jika timbul polemik yang begitu keras.
Dia menyarankan pemerintah untuk membuka ruang diskusi yang mengakomodasi keterlibatan publik.
Hal ini dinilainya masih menjadi catatan pemerintah, terkait upaya menyosialisasikan suatu kebijakan publik.
"Mereka mengandalkan buzzer. Kalau buzzer kan satu arah. Tidak dibuka ruang publik, tapi dikampanyekan, dipromosikan. Sekuat-kuatnya sebuah promosi, itu tidak ada dialog, sehingga yang ada adalah menambah kekesalan," kata Hendri.
Hal paling mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah maupun DPR saat ini adalah membuka kepada publik keberadaan naskah resmi UU Cipta Kerja yang telah disahkan.