KOMPAS.com - Aksi massa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir setidaknya hingga Jumat (16/10/2020) ini.
Terbaru, pedemo yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksinya siang ini.
Dalam demo nanti, BEM SI akan menyatakan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang diketok DPR pada 5 Oktober lalu.
BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja serta mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap massa aksi.
Sebanyak 8 ribu personel gabungan TNI, Polri serta Satpol PP DKI Jakarta dikerahkan untuk mengawal demo nanti.
Dengan adanya aksi demo dari BEM SI ini, memperteguh penolakan dari masyarakat terhadap UU Cipta Kerja tersebut.
Lantas, kapan aksi demontrasi ini akan mereda hingga berakhir?
Akan mereda, jika...
Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Drajat Tri Kartono mengatakan, rentetan demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja akan mereda jika pemerintah melakukan satu hal ini.
Hal tersebut, yakni pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala negara tidak mengesahkan atau minimal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Cipta Kerja.
Dengan begitu, lanjut Drajat, simpati kepada presiden juga diperkirakannya akan sedikit naik.
"Kalau presiden tidak mau mengesahkan (UU Cipta Kerja) maka demo akan mereda, paling tidak simpati pada presiden naik," kata Drajat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/10/2020).
Apabila nantinya masih akan ada demo lanjutan, maka suara rakyat tersebut lebih dialamatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sedikit berat, kenapa?
Namun, Drajat melanjutkan, berharap dan meminta agar presiden membatalkan pengesahan UU Cipta Kerja tersebut memang sedikit berat.
Pasalnya, presiden beberapa kali tetap bersikukuh dan berkomitmen untuk melaksanakan UU Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari banyak pihak ini.
"Beberapa kali presiden mengatakan komitmen untuk melaksanakan omnibus law ini dan memerintahkan pihak berwajib untuk tegas kepada pedemo," ucap Drajat.
Hal tersebut secara tidak langsung tentu membuat pemerintah dan masyarakat seakan berhadap-hadapan sehingga semakin menimbulkan tumbukan.
Dan jika presiden akan tetap meneken UU Cipta Kerja ini, Drajat memperkirakan akan terjadi peningkatan ekskalasi demonstrasi dari masyarakat.
"Akan menjadi lebih besar lagi (aksi demontrasi)," papar Drajat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.