KOMPAS.com - Terobosan pemerintah dengan memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan di luar negeri, yakni dari Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac, menuai beragam komentar.
Beberapa perhimpunan dokter bahkan mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru dalam membeli vaksin sebelum memastikan benar-benar aman.
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) mengeluarkan surat resmi menanggapi rencana vaksinasi Covid-19.
Selain PDPI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) juga meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi Covid-19.
Pernyataan itu disampaikan PAPDI dalam sebuah surat rekomendasi yang diunggah melalui Twitter resmi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).
Baca juga: Studi: Vaksin Corona AstraZeneca Disebut Picu Respons Imun Kuat dan Sesuai Instruksi
Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, terobosan pemerintah dengan membeli berbagai vaksin dari luar negeri.
Menurut dia, beberapa kandidat vaksin tersebut kini masih dalam tahap akhir uji klinis fase 3. Artinya, belum ada jaminan vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat.
"Jangan pesan kandidat vaksin dulu karena sampai detik ini memang belum ada yang terbukti efektivitasnya," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/10/2020).
Oleh karena itu, Pandu menilai, apa yang dilakukan pemerintah saat ini seperti terkesan ngoyo dan terburu-buru.
Apalagi, Indonesia saat ini juga telah ikut dalam kerja sama multilateral dengan WHO, GAVI, dan CEPI lewat COVAX Facility.
"Kita kan sebenarnya sudah ikut kerjasama multilateral. Ngapain masih kayak orang ketakutan enggak dapat vaksin. Kita fokus saja di kerja sama multilateral di COVAX," jelas Pandu.
Baca juga: Rekam Jejak Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 dan Tahapan yang Dilalui
Stop dan batalkan rencana pembelian vaksin
Pandu menyarankan pemerintah menyetop dan membatalkan rencana pembelian vaksin yang bersifat Business to Business (B2B).
Sebaliknya, dengan menjalin kerja sama multilateral di bawah koordinasi WHO, Indonesia juga dapat berperan dalam membantu dunia.
"Mereka mengkoordinir kalau sudah disepakati vaksinnya. Produksi vaksin itu akan dilempar ke tempat masing-masing. Termasuk di Bio Farma yang pabriknya sudah disetujui untuk jadi salah satu pabrik vaksin," ujar dia.
"Jadi, stop dan batalkan semua rencana pembelian vaksin Business to Business (B2B). Kecuali kalau vaksinnya itu nanti terpilih menjadi disepakati dunia," kata Pandu.
Menurut Pandu, pembelian beberapa kandidat vaksin tersebut juga tidak melalui pertimbangan para ahli dibidangnya.
Dia juga sangat menyesalkan atas hal itu.
Baca juga: Sudah Ada Pengajuan Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19, Bagaimana Prosesnya di MUI?
Tidak boleh cari keuntungan
Pandu menambahkan, keberadaan vaksin ini sebenarnya adalah public goods untuk kepentingan umat manusia.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mencari keuntungan dalam pengadaan vaksin ini.
"Enggak boleh mencari keuntungan sebesar-besarnya dari vaksin ini. Jadi vaksin itu nanti menjadi produk yang harus aman, efektif, dan kalau perlu ya gratis," kata Pandu.
Seperti diberitakan, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.
Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.
Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.
Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.
Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 dosis vaksin (single dose) pada bulan November 2020. Selanjutnya, 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.
Baca juga: 11 Kandidat Vaksin Virus Corona Capai Fase 3, Kapan Siap Diberikan?