KOMPAS.com - Hari ini 75 tahun lalu, tepatnya 24 Oktober 1945, United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan.
Dilansir laman resmi UN, PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II oleh 51 negara.
Organisasi itu berkomitmen menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa dan mempromosikan kemajuan sosial, standar hidup yang lebih baik, dan hak asasi manusia.
PBB dapat mengambil tindakan pada berbagai masalah. Pekerjaan PBB mencapai setiap sudut dunia.
Baca juga: Sanksi PBB untuk Korea Utara Diwacanakan Dicabut di Tengah Krisis
Selain itu, PBB menyediakan forum bagi 193 negara anggota untuk mengungkapkan pandangannya melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan dan komite lainnya.
PBB memiliki 4 tujuan utama:
- Untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia;
- Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar negara;
- Untuk membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, untuk menaklukkan kelaparan, penyakit dan buta huruf, dan untuk mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan satu sama lain;
- Menjadi pusat penyelarasan tindakan bangsa untuk mencapai tujuan tersebut.
Dikutip Ensiklopedi Britannica, PBB memiliki kantor besar di Kota New York. Namun, PBB juga memiliki kantor regional di Jenewa, Wina, dan Nairobi.
Bahasa resmi yang digunakan PBB adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
Baca juga: Bali Tuan Rumah Forum PBB 2022, Jokowi: Momentum Promosi Wisata
Bagaimana lahirnya PBB?
Perang Dunia II adalah cikal bakal lahirnya PBB. Saat terjadi Perang Dunia II orang-orang dari berbagai negara menginginkan sebuah organisasi yang bisa menjadi penengah dan mendamaikan mereka.
Sebelum PBB muncul, sudah ada Liga Bangsa-Bangsa, namun tujuan perdamaian belum tercapai. Para Sekutu sepakat membentuk organisasi global baru untuk membantu mengelola urusan internasional.
Perjanjian itu pertama kali diwujudkan saat Presiden AS kala itu Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menandatangani Piagam Atlantik pada Agustus 1941.
Nama Perserikatan Bangsa-Bangsa pada awalnya digunakan untuk menunjukkan negara-negara yang bersekutu melawan Jerman, Italia, dan Jepang.
Baca juga: Arab Saudi Gagal Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Pada tanggal 1 Januari 1942, sebanyak 26 negara menandatangani Deklarasi oleh PBB yang menetapkan tujuan perang dari kekuatan Sekutu.
Amerika, Inggris, dan Uni Soviet memimpin dalam merancang organisasi baru dan menentukan struktur pengambilan keputusan dan fungsinya.
Awalnya tiga negara besar itu (Big Three) dan pemimpinnya dihalangi oleh ketidaksepakatan tentang masalah yang meramalkan Perang Dingin.
Uni Soviet menuntut keanggotaan individu dan hak suara untuk republik konstituennya. Sementara itu, Inggris menginginkan jaminan koloninya tidak akan ditempatkan di bawah kendali PBB.
Ada juga ketidaksepakatan tentang sistem pemungutan suara yang akan diadopsi di Dewan Keamanan, masalah yang kemudian dikenal sebagai "masalah veto".
Baca juga: China dan Rusia Jadi Anggota Dewan HAM PBB, meski Miliki Catatan Buruk
Langkah besar pertama menuju pembentukan PBB diambil pada 21 Agustus–7 Oktober 1944, di Konferensi Dumbarton Oaks. Itu adalah pertemuan para ahli diplomatik dari tiga negara besar dan China (kadang disebut Big Four).
Meski keempat negara sepakat tentang tujuan umum, struktur, dan fungsi organisasi dunia baru, konferensi tersebut berakhir di tengah ketidaksepakatan yang terus berlanjut mengenai keanggotaan dan pemungutan suara.
Lalu pada Konferensi Yalta, terjadi pertemuan tiga negara besar di kota resor Krimea pada Februari 1945.
Roosevelt, Churchill, dan Stalin (PM Uni Soviet) meletakkan dasar untuk ketentuan piagam yang membatasi kewenangan Dewan Keamanan. Selain itu, mereka mencapai kesepakatan tentatif tentang jumlah republik Soviet yang akan diberikan keanggotaan independen di PBB.
Baca juga: Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina
Akhirnya, ketiga pemimpin sepakat organisasi baru yang dibuat akan mencakup sistem perwalian untuk menyukseskan sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa.
Proposal Dumbarton Oaks, dengan modifikasi dari Konferensi Yalta, menjadi dasar negosiasi di United Nations Conference on International Organization (UNCIO), yang diadakan di San Francisco pada tanggal 25 April 1945.
Lalu pada akhirnya menghasilkan itu Piagam terakhir PPB.
Pada sebuah konferensi di San Francisco pada Juni 1945, piagam PBB diadopsi dengan suara bulat dan ditandatangani pada 26 Juni. Kemudian diundangkan pada 24 Oktober 1945.
Dilansir The New York Times, 24 September 2019, ketika piagam mulai berlaku pada 24 Oktober tahun itu, perang global baru saja berakhir.
Sementara itu, sebagian besar Afrika dan Asia masih diperintah oleh kekuatan kolonial.
Baca juga: PBB: Warga Gaza Mengais Sampah Demi Mendapatkan Makanan
Setelah negosiasi yang sengit, 51 negara menyetujui piagam yang dimulai dengan kalimat, "We the peoples of the United Nations (Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa)."
Prioritas utama PBB memenuhi dua janji yang disebut dalam Piagam PBB, yaitu untuk mengakhiri momok perang dan mendapatkan kembali kepercayaan pada hak asasi manusia yang fundamental.
Dari laman UN, saat ini PBB dipimpin Antonio Guterres. Dia disebut Sekretaris Jenderal ke-9 PBB. Dia mulai menjabat pada tanggal 1 Januari 2017.
Sementara itu bagian utama dari struktur PBB adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat PBB.
Saat ini total negara anggota yang tergabung dalam PBB adalah 193 negara, termasuk Indonesia. Pada 28 September 1950 Indonesia bergabung dengan PBB.
Indonesia sempat mundur dari keanggotaan, yaitu pada 20 Januari 1965. Tapi pada 19 September 1966 memutuskan untuk bergabung kembali.
Pada 28 September 1966, Sidang Umum mencatat keputusan ini dan Presiden mengundang perwakilan Indonesia untuk duduk di Majelis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.