KOMPAS.com - Lebih dari delapan bulan, penyebaran virus corona di Indonesia masih tinggi.
Hingga Sabtu (21/11/2020), Indonesia melaporkan 493.308 kasus Cpvid-19. Angka ini tertinggi di Asia Tenggara.
Indonesia juga telah melaporkan 15.774 orang meninggal dunia dan 413.955 orang dinyatakan sembuh sejak awal pandemi.
DKI Jakarta masih menjadi provinsi yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi dengan 123.003 kasus, disusul Jawa Timur (57.662), Jawa Barat (46.456), dan Jawa Tengah (45.740).
Sampai saat ini, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada 20 daerah yang berstatus zona hijau dengan rincian 10 daerah tak ada kasus dan 10 daerah tak terdampak.
Baca juga: UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, DKI Catat Penambahan Tertinggi
Berikut daftar lengkapnya:
Tak ada kasus
Papua Barat
Tambrauw
Fakfak
Papua
Tolikara
Yalimo
Waropen
Nusa Tenggara Timur
Alor
Manggarai Timur
Maluku
Maluku Barat Daya
Kalimantan Utara
Malinau
Tana Tidung
Tidak Terdampak
Papua Barat
Pegunungan Arfak
Papua
Dogiyai
Yahukimo
Deiyai
Mamberamo Raya
Nduga
Puncak
Intan Jaya
Nusa Tenggara Timur
Sabu Raijua
Maluku
Maluku Tenggara Barat
Lonjakan kasus dan ancaman libur akhir tahun
Dua minggu setelah libur panjang akhir Oktober 2020, Indonesia mencatatkan lonjakan kasus selama beberapa hari terakhir dengan rekor kasus harian mencapai 5.000.
Lonjakan serupa juga terjadi pada dua libur panjang sebelumnya, yaitu libur lebaran yang membuat angka menembus 1.000 dan libur panjanbg HUT RI serta Tahun Baru Islam yang membuat lonjakan angka menembus 3.000.
Dengan pengalaman ini, epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan agar pemerintah menunda libur panjang akhir tahun.
"Tidak saya sarankan diadakan, bahaya. Sebaiknya liburnya singkat, tidak ada keramaian dan tidak ada keluar daerah, sedang cuti bersamanya ditunda saja," kata Dicky, Kamis (19/11/2020).
"Dari pengalaman sebelumnya, dampak libur panjang itu selalu serius, meningkatkan hunian rumah sakit dan kematian. Kalau dari kasus tidak terlalu terlihat karena rendahnya cakupan testing kita," lanjut dia.
Dengan ancaman itu, ia menyebut pemerintah harus memiliki regulasi khusus yang mencakup semua sektor sehingga mendukung pembatasan mobilitas dan interaksi.
Selain regulasi dari pemerintah, masyarakat juga diimbau agar tetap membatasi diri dalam bepergian.
"Masyarakat juga harus sadar untuk tetap membatasi diri dalam bepergian. Kalau mau aktivitas ya di dalam daerahnya," ujar Dicky.