KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia di sejumlah daerah akan memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, meski berada dalam kondisi pandemi virus corona.
Tercatat ada 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang akan menggelar pemungutan suara Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
Pilkada ini dilaksanakan tiga minggu sebelum sekolah tatap muka kembali diperbolehkan pada Januari 2021.
Melihat kondisi tersebut, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun meminta daerah yang menggelar Pilkada 2020 agar menunda pembelajaran tatap muka.
"Penundaan ini harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, dalam siaran persnya, Minggu (6/12/2020).
Baca juga: Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020
Alasannya, dari hasil pantauan anggota FSGI di sejumlah daerah yang menggelar Pilkada, banyak terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar dan pawai yang mayoritas peserta tidak mengenakan masker.
FSGI memperkirakan, usai surat suara selesai dihitung, kemungkinan akan ada juga perayaan kemenangan dari paslon yang meraih suara terbanyak.
"Berarti potensi menciptakakan kerumunan sangat tinggi dan kemungkinan protokol kesehatan banyak diabaikan," jelasnya.
Heru mengatakan dengan kondisi tersebut pihaknya memprediksi akan terjadi lonjakan kasus virus corona di daerah yang menggelar Pilkada 2020.
Baca juga: Menimbang Risiko Petugas KPPS Jemput Suara Pasien Covid-19 pada Pilkada 2020
Libur akhir tahun
Namun selain Pilkada, FSGI juga akan menyoroti potensi lonjakan kasus Covid-19 karena momentum libur akhir tahun.
Daerah yang tidak menggelar Pilkada juga memiliki potensi yang sama akibat cuti bersama, liburan sekolah, dan liburan Natal.
Sebab, Heru mengatakan, liburan bersama biasanya diisi dengan berwisata ke destinasi wisata di berbagai wilayah.
"Pastinya akan ada anak-anak yang diajak liburan ayah dan ibunya," tulis FSGI.
Oleh karena itu, FSGI meminta pemerintah benar-benar mempertimbangkan penundaan pembukaan sekolah pada Januari 2020, khususnya di daerah yang menggelar Pilkada.
Menurut Heru, pemerintah wajib menjamin kesehatan dan keselematan, baik tenaga pendidik maupun peserta didik selama pandemi virus corona.
"Membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus benar-benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca-Pilkada dan liburan akhir tahun demi mencegah sekolah menjadi klaster baru penularan Covid-19," tegas Heru.
"Jika kasus meningkat signifikan, pemerintah menunda dahulu buka sekolah tatap muka di bulan Januari," imbuhnya.
Baca juga: Jelang Pilkada di Jateng, Ini Aturan yang Wajib Kamu Tahu Saat Mencoblos di TPS
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.