KOMPAS.com - Akun twitter @KawalCOVID19 pada Kamis (17/12/2020) menyebutkan bahwa laporan kasus baru Covid-19 yang ada di Indonesia pada hari itu berjumlah 9.163 kasus.
Jumlah tersebut direkap oleh Kawal Covid-19 dari situs-situs pemerintah daerah di Indonesia.
Laporan angka Kawal Covid-19 tersebut berbeda dengan data Satgas Covid-19 yang menyebutkan bahwa kasus Covid-19 yang dilaporkan hari itu jumlahnya adalah 6.725 kasus.
Tidak hanya pada kasus baru, perbedaan data juga terlihat untuk jumlah kasus meninggal, kasus sembuh, dan kasus akumulasi.
Baca juga: Soal Perbedaan Data Covid-19, Jubir Satgas: Proses Sinkronisasi Butuh Waktu
Perbedaan data antara pemerintah daerah dan pusat tersebut mendapat banyak sorotan.
Terjadi sejak awal
Terkait perbedaan yang ada, Juru Bicara Kawal Covid-19, Miki Salman menyebut hal semacam ini sudah terjadi sejak awal-awal pandemi.
Namun menurut Miki permasalahan pada perbedaan data ini belum juga bisa terselesaikan.
Lebih lanjut, ia mengatakan ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi mengapa data Kawal Covid-19 dan Satgas Covid-19 sering tak sama.
"Di level pertama, testing enggak cukup, jadi kasus banyak yang enggak terdeteksi, jauh lebih banyak (dari yang terdeteksi). Di level kedua, dari kabupaten ke provinsi juga enggak konsisten, lalu dari provinsi ke pusat juga banyak perbedaan," papar Miki saat dihubungi Jumat (18/12/2020).
Baca juga: Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat
Sumber pemda dapat diakses publik
Terkait sumber data yang digunakan, Kawal Covid-19 memastikan data yang mereka pakai berasal dari sumber terkait yang dapat diakses oleh publik.
"Iya, kita melakukan tabulasi dari sumber data terbuka yang di-publish masing-masing pemda. Enggak ada sumber data lain, enggak mungkin bisa ada," kata Miki.
Kawal Covid-19 menggunakan data yang ditemukan di level bawah untuk mendapatkan angka kasus di level nasional.
Hal ini juga disampaikan oleh salah satu relawan Kawal Covid-19 yang merupakan seorang praktisi kesehatan dan sekaligus asisten profesor di Duke-NUS Medical School, Septian Hartono.
"Metode pengumpulan kami sederhana. Kami mencari data di level serendah mungkin. Jadi, kalau ada data dari situs kabupaten/kota, kami ambil dari sana. Kalau enggak ada, kami ambil dari situs provinsi. Kalau situs provinsi enggak ada juga, baru kami ambil dari situs pusat," jelas Septian.
Jateng dan Jabar paling banyak selisih
Terkait dengan perbedaan data yang muncul, Septian mengaku tidak bisa berbicara lebih lanjut.
Menurut dia, seringkali terjadi saling lempar antara pusat dan daerah mengenai perbedaan data tersebut.
Namun dari semua data yang mereka miliki, Septian menyebut data dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat lah yang paling banyak selisihnya dengan data yang dipublikasikan pusat.
Perbedaan itu menurutnya disebabkan oleh kabupaten/kota di dua provinsi tersebut melaporkan sendiri data di wilayahnya.
Baca juga: Kemenkes: Perbedaan Data Covid-19 Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi
Persepsi beragam
Septian mengatakan, perbedaan data tersebut sering kali menimbulkan keresahan di masyarakat dan terbentuknya persepsi yang beragam, khususnya terkait tingkat keparahan penyebaran wabah.
Apalagi tentang angka kematian yang dilaporkan jauh di bawah angka kematian yang sesungguhnya, dikhawatirkan membuat masyarakat mempersepsikan wabah ini memiliki level bahaya yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Berhubung jumlah tes kita terbatas, maka indeks proxy yang penting untuk memetakan skala wabah yang sesungguhnya adalah jumlah kematian, karena kita tahu bahwa jumlah tesnya tidak akan cukup untuk memetakan kasusnya dengan akurat," sebut Septian.
"Nah masalahnya sekarang adalah rata-rata kematian terkonfirmasi di Indonesia itu sudah mencapai sekitar 250 orang/hari, tapi yang dilaporkan oleh pusat setiap harinya itu sekitar 150 orang/hari saja. Sangat signifikan perbedaannya, lebih kecil 40 persen dari yang dilaporkan oleh daerah," pungkas dia.
Baca juga: Angka Covid-19 Semarang Tertinggi di Indonesia Capai 2.000 Kasus, Dinkes Sebut Beda Data
Satgas Covid-19: Sinkronisasi data
Kompas.com mencoba mengkonfimasi pihak Kementerian Kesehatan dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkait perbedaan data tersebut, namun belum mendapatkan respons.
Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com (1/12/2020), Wiku hanya memberi penegasan bahwa sinkronisasi data antara pemda dan pemerintah pusat masih terus dilakukan.
"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujarnya dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.