KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik para menteri dan wakil menteri (wamen) yang akan membantunya pada sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Selain masih berisikan wajah-wajah lama, ternyata ada salah satu tokoh dari Muhammadiyah yang memutuskan tidak bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Dia tidak lain adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Sebelumnya, nama Abdul Mu'ti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.
Baca juga: Mengenal Sosok Budi Gunadi Sadikin yang Disebut-sebut Potensial Geser Posisi Terawan
Lantas, bagaimana cerita persisnya dan apa alasan Mu'ti menolak tawaran Jokowi tersebut?
Amanah yang berat
Kepada Kompas.com, Mu'ti bercerita, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim sempat menghubunginya pada Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.
Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
"Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).
Baca juga: Jokowi Masuk 5 Besar Pemimpin Negara yang Paling Banyak Dibicarakan di Twitter Sepanjang 2020
Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.
Mu'ti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat.
"Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah," kata dia.
Mu'ti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno.
"Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9," katanya lagi.
Baca juga: Rangkap Jabatan Wali Kota dan Menteri, Bagaimana Ketentuannya?
Namun keputusan tersebut batal para Rabu (23/12/2020) pagi.
"Pagi, setelah shalat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah," kata dia.
Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.
"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.
"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," pungkasnya.
Baca juga: Risma dan Fenomena Penghinaan terhadap Pejabat...