KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (22/12/2020).
Ada 6 orang menteri-menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Keenam orang itu adalah:
1. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi.
2. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan posisi Wishnutama Kusubandio.
Baca juga: Tak Hanya Sekali, Berikut Kilas Balik Reshuffle Kabinet Jokowi Periode 2014-2019
3. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto.
4. Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut sebagai Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi.
5. Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus dugaan korupsi.
6. M Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto.
Baca juga: Menanti Rabu Kelima Presiden Jokowi Terkait Reshuffle Kabinet
Apa tantangan keenam menteri baru itu dengan jabatan yang diembannya?
Menurut Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele, perombakan kabinet yang dilakukan dengan mengganti beberapa posisi menteri karena kinerja yang sebelumnya dianggap kurang memuaskan.
"Sebenarnya kalau lihat dari posisinya ada yang semangatnya percepatan. Sehingga, beberapa posisi menteri yang dianggap agak lambat. Tidak seperti yang diharapkan Pak Jokowi, jadi penyegaran," kata Gabriel saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/12/2020).
Perombakan yang dilakukan dengan mengganti dua menteri yang terlibat kasus dugaan korupsi menjadi salah satu upaya pemulihan citra pemerintah.
"Karena perangkat dua kementerian sudah kena gebuk itu ya (kasus korupsi)," ujar dia.
Gabriel menilai, presiden mempunyai beban tambahan dalam melaksanakan pemerintahannya.
Dua beban itu, selain pemulihan citra di dua kementerian terkait, pada saat yang bersamaan harus mempercepat kinerja kabinet.
Baca juga: Jokowi Ganti 6 Menteri, Berikut Riwayat Reshuffle Kabinet sejak Periode Pertama
Gabriel mengatakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini mempunyai tantangan yang berat.
Dalam situasi pandemi Covid-19, Risma harus mengambil langkah-langkah cepat untuk meringankan dampak wabah, dengan fokus terhadap kebijakan sosial untuk masyarakat.
Dalam penyelanggaraannya, Kementerian Sosial dituntut untuk transparan.
"Di satu sisi, ada tuntutan percepatan untuk semacam tanggap darurat, recovery ekonomi secara sosial dengan macam-macam kebijakan sosial itu. Tapi pada saat yang bersamaan juga dituntut untuk akuntabel," papar dia.
Secara keseluruhan, pemerintah harus bergerak cepat menghadapi situasi pandemi yang telah berdampak besar pada sektor kesehatan dan ekonomi.
Gabriel mengatakan, publik berharap ada tindakan cepat dan tegas dari pemerintah karena wabah Covid-19 di Indonesia yang semakin memburuk.
"(Penanganan pandemi) itu kan prioritas pokoknya, di samping saat yang bersamaan pemulihan atau penyelamatan ekonomi," kata dia.
Ia menekankan pada tata kelola pemerintahan, ada ketegasan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat publik.
"Pak Jokowi harus tegas, siapa harus melakukan apa, siapa bertanggung jawab atas apa kepada siapa, SOP internalnya bagaimana, SOP antar kementerian/lembaganya bagaimana," ujar Gabriel.
"Lebih pada pembenahan tata kelola krisisnya, dan itu masih jadi persoalan," lanjut dia.