KOMPAS.com - Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air rute penerbangan Jakarta-Pontianak pada Sabtu (9/1/2020) mendapat respons besar dari publik.
Tagar yang berkaitan dengan tragedi itu, seperti #SJY182, @SriwijayaAirSJ182, #PrayForSJ182 pun menempati tagar terpopuler di media sosial Twitter.
Sebagian besar warganet mengutarakan duka dan simpatinya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Baca juga: Sriwijaya Air SJ 182 Berusia 26 Tahun, Apakah Usia Berpengaruh terhadap Kecelakaan Pesawat?
Namun, tak sedikit pula warganet yang berspekulasi mengenai penyebab jatuhnya pesawat atau mencoba membagikan informasi apa pun, layaknya seorang ahli dan jurnalis.
Saat informasi mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air masih simpang siur, beberapa warganet bahkan telah membagikan foto yang diberi keterangan terkait, meski belum terkonfirmasi.
Fenomena serupa juga terjadi pada beberapa peristiwa besar lainnya, baik dalam maupun luar negeri.
Baca juga: Sriwijaya Air Jatuh di Kepulauan Seribu, Berikut Negara yang Kirim Ucapan Belasungkawa...
Demokratisasi informasi di era digital
Menanggapi hal itu, sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengatakan, fenomena tersebut muncul karena demokratisasi informasi di era digital.
Menurut dia, era digital memungkinkan semua orang bisa mengakses informasi yang bersifat infolutif, yaitu informasi yang berputar dari isu besar dan mengerucut sampai pada isu-isu detail.
Kondisi ini kemudian bertemu dengan otonomi individu.
"Jadi di era pengetahuan yang semakin berputar (infolutif) itu dibarengi dengan otonomi individu," kata Drajat kepada Kompas.com, Minggu (10/1/2021).
Baca juga: Sriwijaya Air Hilang Kontak, Ini Deretan Kecelakaan Pesawat di Indonesia dalam Satu Tahun Terakhir
"Dulu yang punya hak atau otoritas menyampaikan informasi adalah yang tahu saja, biasanya pemerintah atau tokoh masayarakat yang punya otoritas secara hierarki," sambungnya.
Akan tetapi, dengan adanya media sosial dan tersebarnya informasi secara besar, maka terjadilah demokratisasi informasi.
Maksudnya, setiap orang memiliki otoritas atau hak untuk membuat penilaian, keputusan, atau berita.
"Kok bisa? Karena media pengambil keputusannya ada di ponsel masing-masing. Dengan pernyataan macem-macem dia bisa mengirim pernyataannya lewat media sosial. Di sinilah kemudian seseorang merasa tahu dan pintar," jelas dia.
Baca juga: Viral Prank Sembako Sampah, Ferdian Paleka, dan Ketiadaan Empati...
Problem media sosial
Menurut Drajat, otonomi yang luas ini merupakan salah satu problem dalam media sosial.
Pasalnya, ada kemungkinan informasi itu ditambahi dengan sesuatu yang tidak relevan, misalnya menunjukkan suasana yang mencemaskan atau mengharukan.
"Ini bisa saja tidak menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, seperti keluarga korban. Ini akan menimbulkan penambahan emosi," tuturnya.
Baca juga: Ramai di Media Sosial, Bolehkah Beberapa Anggota Keluarga dalam 1 KK Menerima BLT UMKM?
"Semakin banyak informasi dan tafsir atas satu peristiwa tentu sangat memungkinkan terjadi polusi informasi," lanjutnya.
Oleh karena itu, Drajat mengingatkan semua orang untuk memilih dan memilah informasi secara cerdas dan dewasa.
Baca juga: Saat Akun di Media Sosial Kena Bajak, Apa yang Harus Dilakukan?