KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai pada hari ini, Rabu (13/1/2021) dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima suntikan dosis pertama.
Setelah diberikan kepada Jokowi, sejumlah pejabat, serta tokoh publik pada hari ini, vaksin Covid-19 akan mulai diberikan kepada tenaga kesehatan di 34 provinsi secara bertahap pada Kamis (14/1/2021)
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia menyasar 181 juta orang target penerima, dan dibagi dalam dua gelombang.
Baca juga: Jokowi Disuntik Vaksin Pertama, Ini Cara Kerja Vaksin Sinovac Cegah Covid-19
Gelombang pertama
Gelombang pertama dimulai pada Januari hingga April 2021, dengan tiga kelompok prioritas penerima, yaitu tenaga kesehatan, petugas publik, dan kelompok lansia.
Gelombang kedua diperuntukkan bagi masyarakat rentan, dan masyarakat umum sesuai pendekatan kluster, serta rencananya akan dilakukan mulai April 2021 hingga Maret 2022 mendatang.
Dengan demikian, perlu waktu setidaknya 15 bulan bagi Indonesia untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 melalui proses vaksinasi.
Baca juga: Efikasi Vaksin Sinovac, Herd Immunity, dan Catatan Penting Vaksinasi Covid-19
Lantas, bagaimana strategi pemerintah mengendalikan pandemi dalam rentang waktu tersebut?
Upaya Preventif
Menjawab pertanyaan itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan tetap menggencarkan upaya preventif dalam mencegah penularan Covid-19.
"Upaya preventif pasti akan terus dimasifkan untuk mengefektifkan upaya penanganan kesehatan, khususnya mengurangi beban penanganan kuratif," kata Wiku saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/1/2021).
Wiku mengatakan, vaksin bertujuan untuk meningkatkan kekebalan terhadap paparan virus, namun tidak menjamin sepenuhnya kebal karena peluang terpapar Covid-19 masih ada.
Baca juga: Gejala Covid-19 yang Masih Dirasakan Pasien Sembuh hingga 6 Bulan
Sehingga, Wiku mengimbau kepada masyarakat, protokol kesehatan harus tetap dijalankan sampai pandemi dinyatakan selesai.
Mengenai kemungkinan adanya penolakan vaksinasi dari masyarakat, Wiku mengatakan bahwa pemerintah cukup optimistis dengan upaya sosialisasi vaksin Covid-19 secara masif.
"Pemerintah optimis, dengan upaya sosialisasi masif, maka masyarakat, setidaknya jumlah masyarakat minimal, yang dibutuhkan untuk menciptakan kekebalan komunitas tergerak untuk divaksinasi," kata Wiku.
Baca juga: Mengenal Omni Calculator, Web untuk Cek Antrean Vaksinasi Covid-19 di Inggris
Respons kekebalan
Selain rentang waktu yang cukup lama sebelum mulai terbentuknya herd immunity, vaksin Covid-19 juga butuh waktu untuk menciptakan respons kekebalan pada tubuh penerima.
Seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (12/1/2021) epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan respons kekebalan tubuh itu akan muncul, setidaknya dua minggu setelah penyuntikan dosis kedua.
Sehingga, Dicky mengimbau masyarakat yang telah menerima suntikan vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan.
Baca juga: Menlu RI Retno Marsudi Jadi Ketua Bersama Covax AMC, Apa Itu?
Selain itu, Dicky menyebut, pemerintah juga harus terus memaksimalkan upaya 3T yaitu testing, tracing, dan treatment sebagai strategi utama pengendalian pandemi.
Dicky kembali mengingatkan bahwa penyampaian hasil izin darurat vaksin Sinovac ini bukanlah satu hal yang dapat mengakhiri pandemi.
"Perjalanannya masih panjang, baik riset vaksinnya, efektivitas vaksinnya, terutama dalam mencegah transmisi, maupun masih jauh dalam mencapai herd immunity yang diharapkan dan dijadikan tujuan," kata Dicky.
"Ini adalah awal yang baik dalam melakukan program vaksinasi, tapi jangan dilupakan bahwa PR masih banyak, dari intervensi maupun meyakinkan penerima vaksin ini, bahwa ada manfaat yang bisa diterima, termasuk counter isu-isu terkait vaksinasi," ujar dia.