KOMPAS.com - Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali selama 14 hari.
PPKM di Jawa-Bali jilid I akan berakhir pada 25 Januari 2021. Dengan adanya perpanjangan itu, maka PPKM jilid II akan berlangsung pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Keputusan perpanjangan di Jawa-Bali ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).
Menurut pemerintah, hasil PPKM jilid I belum maksimal. Sebanyak 7 provinsi di Jawa-Bali akan kembali menerapkan PPKM.
Berikut tujuh provinsi yang menerapkan PPKM hingga 8 Februari 2021:
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Bali.
Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan dan Syarat Perjalanan
Pertimbangan
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perpanjangan ini dilakukan karena hasil PPKM tahap pertama belum maksimal.
Berdasarkan hasil evaluasi pada 11-18 Januari 2021, diketahui sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus aktif.
Hanya ada 24 kabupaten/kota yang mengalami penurunan kasus, sedangkan tiga daerah lainnya tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan indikator kematian, ada 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan kasus kematian dan 29 kabupaten/kota mengalami penurunan kasus kematian.
Pada indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten/kota mengalami penurunan angka kesembuhan dan 36 kabupaten/kota mengalami peningkatan kesembuhan.
Sementara itu, enam dari tujuh provinsi masih berada di atas parameter nasional dalam hal persentase keterisian tempat tidur.
Soal aturan, PPKM jilid dua ini hampir sama dengan periode pertama. Hanya saja, jam operasional pusat perbelanjaan atau mal dan restoran yang semula maksimal pukul 19.00, kini menjadi pukul 20.00.
Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 Februari, Ingat Lagi Aturan Pembatasannya
Catatan epidemiolog
Awal pekan ini, epidemilog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo melihat mobilitas dan interaksi masyarakat masih tinggi, meski berada pada masa PPKM.
Bahkan, ia menyebut tak ada bedanya kondisi sebelum dan saat PPKM.
"Pusat-pusat perbelanjaan semua buka, yang tidak esensial semua buka, baru tutup jam 7 malam, kan tidak ada bedanya. Jalan di luar juga tidak ada bedanya dengan sebelum PPKM, sweeping pun sekali-kali," kata Windhu kepada Kompas.com, Senin (18/1/2021).
Windhu mengatakan, jika pemerintah memang tak serius dalam melakukan pengetatan, seharusnya memilih opsi peningkatan testing, tracing, dan treatment (3T).
"Kalau mau sungguh-sungguh sekalian ya ditambah mengetatkan pergerakan," kata dia.
Menurut dia, kebijakan PPKM Jawa-Bali kali ini kalah dengan glorifikasi vaksinasi virus corona yang sudah berlangsung sejak 13 Januari 2021.
Padahal, vaksinasi Covid-19 membutuhkan waktu yang lama.
"Memang vaksinasi ini masuk trisula penanganan pandemi, selain 3T dan penerapan protokol kesehatan. Tapi kan waktunya, lama karena semua orang butuh. saya ndak yakin bisa setahun selesai," ujar Windhu.
"Jangan kemudian seolah-olah vaksin datang terus dianggap pandemi mau selesai. Yang salah kan itu, menggembor-gemborkan vaksinnya, padahal vaksin itu masih panjang," kata dia.