KOMPAS.com - Ada perbedaan mekanisme pemberian stimulus listrik atau subsidi listrik 2020 dan 2021.
Perubahan mencakup pelanggan pascabayar 450 VA, pascabayar 900 VA, dan prabayar 900 VA.
Dalam Webinar "Perpanjangan Stimulus Keringanan Tagihan Listrik”, Jumat (22/1/2021), disampaikan bahwa tahun ini, pemberian stimulus tarif listrik ada sejumlah pembatasan.
Sebelumnya, pada 2020, pelanggan 450 VA (R1/B1/I1) mendapat diskon 100 persen tanpa batasan waktu dalam sebulan.
Selain itu, pada 2020, pelanggan R1 900 VA juga mendapat diskon 50 persen tanpa batasan waktu.
Berikut beberapa pembatasan yang perlu diketahui pelanggan yang mendapatkan stimulus ini:
1. Pemberian stimulus dibatasi pada jam nyala sebanyak 720 jam per bulan untuk pelanggan pascabayar 450 VA dan pascabayar 900 VA.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan, 720 jam itu bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 VA setara dengan 324 kilowatt per jam (kWh).
Sementara, bagi pelanggan rumah tangga golongan 900 VA tidak mampu, setara dengan 648 kWh.
"Pemakaian listrik di atas angka-angka tersebut, pelanggan akan dikenai tarif normal,” kata Bob.
2. Untuk pelanggan prabayar R1 900 VA, harus membeli token terlebih dahulu untuk mendapatkan diskon.
Diskon 50 persen itu sudah termasuk di dalamnya ketika pelanggan membeli token.
"Mereka harus membeli token. Kemudian diskon 50% diberikan ketika pelanggan melakukan transaksi pembelian token," kata Bob.
Sebelumnya pada 2020, pelanggan bisa mendapatkan token gratis sebelum membeli token.
Dengan token tersebut, pelanggan bisa mendapatkan diskon sebesar 50 persen terhadap konsumsi bulanan.
***
Sementara itu, untuk relaksasi tarif sosial, bisnis, dan industri, tidak ada perubahan mekanisme.
Untuk pelanggan 450 VA juga tidak ada perubahan, jadi langsung diberikan token gratis.
Ketentuannya, token gratis diberikan sebesar stimulus 2020. Pada 2020, diberikan token gratis sebesar pemakaian tertinggi di bulan Desember 2019-Februari 2020.
Kenapa kini ada pembatasan?
Pada kesempatan itu, Direktur Bisnis dan Usaha Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Hendra Iswahyudi mengatakan, perubahan mekanisme tersebut agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
"Ada beberapa review dari BPKB dan KPK supaya lebih tepat sasaran secara teknis Pak Bob sudah menyiapkan supaya tidak terjadi kelainan di lapangan, disesuaikan dengan batasan maksimal jam-nya lah," ujar dia.
Selain itu, pemberlakuan batas atas ditetapkan agar PLN dapat memerhatikan besaran konsumsi energi pelanggan penerima bantuan.