Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jurnalis
Bergabung sejak: 16 Mar 2020

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Kala Virus Corona Terus Menggila

Baca di App
Lihat Foto
ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN
Personel gabungan Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja memberi hukuman kepada warga yang terjaring Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (13/1/2021). Operasi tersebut digelar untuk mendisiplinkan warga dalam mematuhi ketentuan protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 11-25 Januari 2021 guna menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.
Editor: Heru Margianto

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah dinilai gagal. Program yang digelar sejak 11 Januari 2021 ini tak mampu menekan angka penularan Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menyembunyikan kekesalan dan kegundahannya perihal penanganan pandemi Covid-19 ini.

Berbagai kebijakan yang ditelorkan pemerintah guna menahan laju penularan virus corona seolah majal, termasuk PPKM.

Program yang sudah berjalan hampir satu bulan ini tak menunjukkan hasil yang signifikan. Alih-alih bisa mengendalikan, angka kasus penularan virus asal Wuhan, China, ini malah naik tajam.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam sejak Januari 2021. Angka peningkatan kasus baru dalam setiap hari dapat menembus angka 10 ribu, bahkan mencapai lebih dari 14 ribu kasus baru.

Merujuk data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (2/2/2021) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 10.379 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut menyebabkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.099.687 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Tertinggi di Asia

Indonesia kini menduduki peringkat pertama dengan kasus aktif Covid-19 tertinggi di Asia, mengalahkan India yang sebelumnya memiliki jumlah kasus aktif terbanyak.

Kasus aktif merupakan jumlah orang yang masih dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Hingga Selasa (2/2/2021), Indonesia memiliki 175.349 kasus aktif. Sementara India hanya memiliki 164.278 kasus aktif.

Pemerintah sudah melakukan segala cara guna menekan laju penularan virus corona. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menggalakkan 3 M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan), vaksinasi hingga PPKM. Namun hingga kini pandemi masih tak terkendali.

Menurut Jokowi, berbagai kebijakan tersebut tidak efektif karena tidak dilaksanakan secara maksimal. Implementasi di lapangan tidak tegas, sehingga esensi dari pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terlihat dan tidak menurunkan mobilitas di lapangan.

Untuk itu Jokowi meminta, kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 perlu dilakukan dengan lebih tegas dan konsisten.

Lockdown?

Kekecewaan Jokowi berbuntut panjang. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menuding, kegagalan kebijakan PPKM karena masyarakat tidak patuh dan tak disiplin dengan protokol kesehatan.

Satgas berdalih, pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali bisa berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM dan penegakan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah.

Angka penularan masih terus naik tajam karena selama masa PPKM masih banyak masyarakat yang lalu lalang dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Mobilitas masyarakat juga masih tinggi. Padahal salah satu kunci agar pandemi terkendali adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan menghambat mobilitas masyarakat.

Berangkat dari kondisi ini, pemerintah seyogyanya mengkaji kembali kebijakan PPKM meski program ini baru akan berakhir 8 Februari mendatang.

Sejumlah epidemiolog meminta pemerintah menerapkan sejumlah langkah guna mengendalikan pandemi Covd-19. Salah satunya menerapkan lockdown atau karantina. Namun, kebijakan ini bisa berdampak besar terhadap ekonomi.

Menimbang dampak ekonomi yang bisa terjadi, pemerintah bisa melakukan karantina secara lokal. Artinya, pemerintah hanya melakukan karantina untuk wilayah berzona merah.

Kebijakan ini bisa menjadi jalan tengah. Di satu sisi bisa mengendalikan pandemi sekaligus tak menganggu laju ekonomi.

Namun masalahnya, karantina zona merah ini harus didukung data yang valid. Sementara, Kemenkes belum memiliki data detail terkait sebaran Covid-19 ini hingga level paling kecil.

Mengapa PPKM dan berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah gagal?

Setelah PPKM apa langkah yang akan diambil pemerintah guna menangani pandemi? Apa benar pemerintah akan melakukan karantina wilayah? Lalu apa dampaknya jika kebijakan itu diterapkan?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (3/2/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag
Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi