KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB pada Kamis (4/2/2021) mengungkapkan keprihatinannya atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar.
Mereka mendesak agar pemimpin terpilih negara itu, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint segera dibebaskan.
"DK PBB menekankan perlunya dukungan berkelanjutan dari transisi demokrasi di dalam negeri," kata PBB dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman resminya.
Pernyataan itu muncul setelah junta militer Myanmar dilantik pada Senin (1/2/2021) dan mengakhiri lima tahun pemilihan sipil.
Militer juga mengumumkan bahwa mereka mengambil alih kekuasaan untuk periode setahun sebelum pemilihan baru.
Pembebasan semua tahanan
Dalam pernyataan itu, PBB juga menyerukan pembebasan segera semua tokoh yang ditahan.
"PBB menekankan kebutuhan untuk menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekuasaan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum," kata PBB.
Pada Rabu (3/2/2021), Suu Kyi didakwa dengan kepemilikan walkie-talkie ilegal yang diimpor secara ilegal.
Pimpinan militer juga menuduh pemerintah terpilih gagal menyelidiki tuduhan kecurangan pemilu yang memberikan mayoritas besar pada partai National League for Democracy (NLD).
Oleh karena itu, DK PBB mendorong pencapaian dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Baca juga: Protes Kudeta Militer Myanmar: Dokter Mogok Kerja, Warga Pukul Perkakas dan Bunyikan Klakson
Pemblokiran Facebook
PBB juga mengaku prihatin atas pembatasan yang diberlakukan kepada masyarakat sipil, jurnalis, dan pekerja media lainnya.
Selain itu, PBB menyerukan akses kemanusiaan ke semua orang yang membutuhkan, termasuk melalui pembentukan kembali penerbangan bantuan PBB.
Penguasa militer Myanmar dilaporkan memblokir akses ke Facebook di seluruh negeri selama beberapa hari.
Raksasa media sosial itu telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas.
Pengambilalihan tidak dapat diterima
Pada diskusi online yang diselenggarakan oleh Washington Post, Rabu (3/2/2021), Sekjen PBB Antonio Guterres, mengatakan, PBB akan bekerja untuk memobilisasi komunitas internasional demi menggagalkan kudeta ini.
"Ini benar-benar tidak dapat diterima setelah pemilu yang saya yakini berlangsung normal dan setelah masa transisi yang besar. Sama sekali tidak dapat diterima untuk membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat," kata Gutteres.
"Saya berharap demokrasi bisa maju lagi di Myanmar. Untuk itu, semua narapidana harus dibebaskan, tatanan konstitusi harus ditegakkan kembali, dan saya berharap masyarakat internasional bisa bersatu," lanjut dia.
Baca juga: Ramai soal Senam Ampun Bang Jago Saat Kudeta Militer di Myanmar, Ini Cerita Pengunggahnya...
Akar penyebab di Rakhine
Pernyataan PBB juga menegaskan kembali perlunya mengatasi "akar penyebab krisis di Negara Bagian Rakhine.
Krisis tersebut mengakibatkan ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri setelah penumpasan brutal militer pada 2017.
Pernyataan tersebut menyerukan kondisi yang harus ditetapkan untuk pemulangan yang aman, sukarela, berkelanjutan, dan bermartabat dari para pengungsi.
"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, integritas wilayah dan persatuan Myanmar," demikian pernyataan itu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.