SEBUAH unggahan di Instagram terkait pemberian vaksin pada seorang perempuan viral dan berujung pada penyelidikan. Benarkah ada dugaan pemalsuan?
Aiman turun langsung ke lapangan. Saksikan tayangannya dalam program AIMAN, Senin, (15/2/2021), pukul 20.00 di Kompas TV.
Awalnya adalah unggahan akun @helenalim899 soal vaksin. Helena bersama empat orang diduga menerima suntikan vaksin Covid-19 di Puskesma Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
"Lagi ngantri vaksin...nanti kalau sudah vaksin kita bisa jalan-jalan," begitu potongan Insta Story di akun tersebut.
Program AIMAN mencoba untuk menemui pemilik akun tersebut. Menghubungi lewat berbagai cara, termasuk lewat media sosialnya. Tapi apa daya, tak berbalas respons.
Aiman tergerak mencari tahu
Beberapa saat setelah akun tersebut viral, ada aparatur Kementerian Kesehatan yang memberi informasi kepada wartawan bahwa Kementerian Kesehatan melihat ada yang janggal dengan vaksin yang bersangkutan.
Program AIMAN tergerak untuk mencari, menelisik, dan menginvestigasinya. Ada apa gerangan?
Aiman mendatangi Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk mengetahui proses verifikasi vaksin tahap pertama yang diajukan untuk tenaga kesehatan (Nakes).
Sulit untuk masuk ke dalam Puskesmas Kebon Jeruk. Saya menemui pejabatnya, namun menolak untuk diwawancara. Jadi kami hanya ngobrol, tanpa direkam.
Kongkalingkong Puskesmas atau pemalsuan surat?
Pejabat Puskesmas mengungkapkan bahwa semua sudah dilakukan sesuai standar. Pihak Puskesmas berpegangan pada SIP/STR (Surat Izin Praktik/ Surat Tanda Registrasi) yang dimiliki oleh setiap Nakes yang hendak divaksin.
Kala itu, Helena dan tiga orang lain yang diduga rekan serta kerabatnya memiliki surat tersebut. Salah seorang yang ada di video itu yang bernama Elly Tjondro mengaku bahwa mereka adalah pemilik sekaligus pelayan di Apotek Bumi, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Pelayan di apotek memang dikategorikan sebagai petugas penunjang kesehatan yang rentan terkena infeksi virus Corona.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 tahun 2020 disebutkan, Nakes merupakan prioritas pertama penerima vaksin. Nakes ini terdiri bukan hanya dokter dan perawat saja. Tapi ada petugas yang lain.
Pasal 4 Permenkes Nomor 84 Tahun 2020, menyebutkan:
"Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut: tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya."
Memang tidak diatur sanksi dalam Permenkes tersebut. Tapi jika ada pemalsuan dokumen, ceritanya bisa berbeda. Ada ancaman pasal 263 KUHP soal pemalsuan dokumen yang merupakan delik formil. Artinya tidak diperlukan akibat untuk penindakan lebih lanjut. Bila pemalsuan terjadi, deliknya berlaku.
Saya mencoba menelusuri kejanggalan yang disebutkan melekat pada sosok Helena Lim yang dikatakan menjadi penjaga apotek.
Dalam jejak media sosial memang sulit untuk tidak dikatakan yang bersangkutan adalah sosok "the have" alias kaum berpunya.
Ada media massa besar yang meliput kemewahan. Bahkan di dalam video youtube yang memiliki nama akun sama dengan nama dirinya, ada video berjudul "Crazy Rich PIK" (Pantai Indah Kapuk), yang merupakan tempat tinggal Helena.
Benarkah itu?
Hasil penelusuran di Apotek Bumi
Saya mendatangi Apotek Bumi yang terletak dalam kawasan perumahan Green Garden, Jakarta Barat dengan harapan siapa tahu bisa mewawancarai Sang Empunya yang juga penjaga apotek.
Di dalam apotek saya bertemu dengan sejumlah penjaga hingga kasir.
"Ibu Helena jaga di apotek ini!" kata seorang penjaga saat saya mengonfirmasi soal Helena yang disebut sebagai penjaga apotek.
Saya melihat ada beberapa CCTV di dalam apotek.
"Benar Mbak jaga? Artinya akan ada bukti dari CCTV itu karena terekam!" balas saya.
Mbak penjaga kaget dan terdiam. Lalu, saya tanyakan kembali kepadanya, pertanyaan yang sama. Kali ini jawabnya berbeda.
"Saya tidak tahu (apakah Helena) pernah menjaga di sini atau tidak."
Bukan kasus sederhana, tapi…
Atas kasus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara Hierarki membawahi Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tengah melakukan investigasi. Polres Jakarta Barat juga sudah mengirim personelnya untuk menindaklanjuti soal ini.
Ini bukan soal sesederhana tentang siapa yang mendapatkan vaksin. Ada potensi persoalan sosial.
Bayangkan, jika vaksin yang saat ini sifatnya sangat mendesak bisa didapat semata karena memiliki uang, apa yang akan terjadi di seluruh daerah di Indonesia? Akan ada gesekan sosial.
Antisipasi regulasi dan data segera diperlukan selain soal keamanan dari vaksin itu sendiri.
Saya Aiman Witjaksono.
Salam!