KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Myanmar mengajukan dakwaan atas pidana pelanggaran publikasi informasi terhadap Aung San Suu Kyi, Senin (1/3/2021).
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer melakukan kudeta awal Februari 2021.
Junta militer menahan Suu Kyi dengan alasan adanya kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh Suu Kyi secara telak.
Melansir Reuters, Senin (1/3/2021), dakwaan pada Suu Kyi ditambahkan atas pidana mengenai larangan publikasi informasi yang dapat "menyebabkan ketakutan atau alarm" atau mengganggu "ketenangan publik".
Baca juga: Aung San Suu Kyi Dituntut atas Kepemilikan Walkie Talkie, Apa Itu?
Keterangan pengacara
Tim legal dan pengacara pengacara Min Min Soe memberi keterangan terkait kondisi dan dakwaaan yang ditimpakan pada Suu Kyi.
Suu Kyi tampak sehat ketika dia mengambil bagian dalam sidang pengadilan melalui konferensi video di ibu kota, Naypyitaw, Myanmar.
Pengacara Min Min Soe mengatakan, meski mungkin berat badannya turun, Suu Kyi meminta untuk bertemu dengan tim hukumnya.
Pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ini tidak muncul di depan umum sejak pemerintahannya digulingkan dalam kudeta militer 1 Februari 2021. Sejak kudeta, ia pentolan NLD lainnya ditahan oleh militer.
Baca juga: INFOGRAFIK: Aung San Suu Kyi
Suu Kyi awalnya dituduh mengimpor 6 radio walkie-talkie secara ilegal. Belakangan, tuduhan melanggar undang-undang bencana alam dengan melanggar protokol virus corona ditambahkan.
Kini dakwaannya bertambah dengan tuduhan menyebabkan ketakutan dan ketegangan publik.
Melansir Aljazeera, Senin (1/3/2021), tim legal lainnya dari pihak Suu Kyi, pengacara Khin Maung Zaw, mengatakan tim hukumnya tidak dapat berbicara dengannya sebelum sidang.
Adapun mengenai sidang berikutnya, akan dilaksanakan pada 15 Maret 2021 mendatang.
Aksi protes
Tidak ada laporan langsung tentang jumlah korban pada aksi yang dilakukan Senin (1/3/2021), tetapi pada hari-hari sebelumnya, polisi melepaskan tembakan ke kerumunan di berbagai bagian negara itu menewaskan 18 orang.
"Sudah satu bulan sejak kudeta. Mereka menindak kami dengan penembakan kemarin. Kami akan keluar hari ini lagi," kata pemimpin protes terkemuka Ei Thinzar Maung.
Respons polisi dan militer
Polisi di kota Yangon menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa aksi.
Sebelumnya, polisi juga memobilisasi water cannon dan kendaraan militer ke titik-titik protes di Yangon ketika kerumunan berkumpul untuk meneriakkan slogan-slogan.
Pihak militer belum memberi tanggapan atas kekerasan yang terjadi. Junta hanya berjanji akan mengadakan pemilu ulang, tetapi belum menetapkan tanggal.
Dilansir dari Reuters, polisi serta juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon.
Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan, serangan junta jelas akan terus berlanjut, maka komunitas internasional harus meningkatkan tanggapannya.
Dia mengusulkan embargo senjata global.
Langkah yang diusulkan seperti membuat lebih banyak sanksi dari berbagai negara terhadap mereka yang berada di balik kudeta, sanksi terhadap bisnis militer, dan rujukan Dewan Keamanan PBB ke Pengadilan Kriminal Internasional.
Baca juga: Dianggap Pengkhianat dan Dipecat Junta, Duta Besar Myanmar untuk PBB Bersumpah Terus Perangi Kudeta