KOMPAS.com - Kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tengah pandemi menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat.
Pasalnya hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.
Ahli Kesehatan Masyarakat sekaligus epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 tersebut merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak semestinya dilontarkan pemerintah di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat yang belum berakhir.
"Kita harus mengendalikan pergerakan, jangan malah memperbolehkan mudik, itu enggak bener," kata Windhu, saat dihubungi Kompascom, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Simak 3 Gejala Baru Covid-19, dari Anosmia hingga Parosmia
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.
Windhu khawatir, pernyataan yang disampaikan Menhub dalam Rapat Kerja tersebut disalahartikan oleh masyarakat.
"Meskipun kata-katanya bukan anjuran ya, tetapi pernyataan itu seolah-olah bisa ditangkap oleh masyarakat 'kita ini bisa bergerak, bebas', padahal kondisi masih seperti ini," katanya lagi.
Kondisi belum aman
Kondisi seperti ini yang dimaksud Windhu adalah tingkat positivity rate (perbandingan kasus positif dengan jumlah yang dites) yang masih jauh di atas ambang aman (di bawah 5 persen).
Meskipun tren dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan penurunan positivity rate, namun hal itu tidak lantas dapat diartikan bahwa kondisi kita sudah aman.
"Beberapa hari terakhir ini membaik lah, tapi membaiknya itu bukan berarti aman, kondisinya belum memungkinkan. Sama sekali belum aman," kata Windhu.
Baca juga: Tanggapan Epidemiolog dan Daftar Negara yang Menangguhkan Vaksin Covid-19 AstraZeneca...
Untuk itu ia berharap Pemerintah segera mencabut pernyataannya, karena dikhawatirkan masyarakat akan melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.
Misalnya merencanakan perjalanan, membeli tiket moda transportasi umum, dan sebagainya, padahal kondisi masih mungkin berubah, baik ke arah yang positif maupun negatif.
Dalam unggahan Instagramnya @budikaryas, Menhub menyebut mudik sebagai tradisi masyarakat menjelang Idul Fitri.
Untuk tahun lalu, kegiatan ini sudah dilarang oleh Pemerintah karena pandemi.
Baca juga: Syarat Mudik Lebaran 2021 dari Menteri Perhubungan
"Pemerintah ini kan punya kendali, jangan kemudian (masyarakat ingin mudik, bosan, stres kemudian dituruti). Di negara lain enggak gitu, apa yang diinginkan masyarakat belum tentu dipenuhi Pemerintah kalau kondisinya belum memungkinkan," papar Windhu.
Misalnya Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
Negara-negara tetangga Indonesia yang berhasil mengendalikan Covid-19, mereka melakukan kebijakan yang tegas seperti mengunci wilayah.
Baca juga: Berikut Sederet Negara yang Kembali Berlakukan Lockdown akibat Lonjakan Kasus Covid-19
Masa berlaku hasil tes Covid-19
Terkait dengan pengetatan persyaratan perjalanan yang direncanakan Kemenhub, salah satunya dengan mempersingkat masa berlaku hasil tes Covid-19, Windhu juga menyatakan ketidaksetujuannya.
"Itu terserah mau apa (syaratnya), tapi prinsipnya kita seharusnya mengendalikan pergerakan, bukan membolehkan pergerakan dengan syarat. Ini kan membolehkan pergerakan dengan syarat," kata Windhu.
Ia menjelaskan, sebelum angka positifity rate stabil di bawah 5 persen, setidaknya selama 2 minggu berturut-turut, maka tidak semestinya Pemerintah mengendurkan aturan.
Baca juga: Informasi Awal Ramadhan 1422 H dan Panduan Ibadah di Masa Pandemi...
Untuk kasus Lebaran 2021, Windhu memahami memang masih punya waktu dan kesempatan untuk menuju situasi yang aman, dengan cara melakukan intervensi yang tepat dan sesuai.
Kondisi aman dan mudik bebas dilakukan, mungkin bisa saja terjadi.
Namun ia menyayangkan, mengapa Pemerintah menyampaikan izinnya saat ini, ketika kondisi belum bisa dikategorikan aman.
"Padahal Lebaran kan 2 bulan lagi, jangan memberi harapan-harapan kepada masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: 9 Kuliner Khas Negeri Timur Tengah yang Ada Saat Ramadhan dan Lebaran
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.