KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberi izin penggunaan vaksin AstraZeneca, Jumat (19/3/2021).
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun, Niam Sholeh menjelaskan ada 5 dasar penetapan izin vaksin AstraZeneca, melalui konferensi pers virtual. Salah satunya yaitu mengenai ketersediaan vaksin.
"Adanya jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah, serta pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia," kata Niam.
Seperti diketahui, Indonesia mendapat vaksin Covid-19 sebanyak 20 persen dari jumlah penduduk melalui fasilitas Covax yang dinaungi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Baca juga: Ramai soal AstraZeneca, Bisakah Vaksin Sebabkan Penggumpalan Darah?
Lantas, bagaimana ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia?
Ketersediaan vaksin
Melalui konferensi pers terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan mengenai ketersedian vaksin di Indonesia mendapat akses vaksin yang cukup.
"Saya mengucapkan syukur karena rakyat Indonesia dapat mendapatkan akses ke vaksin dengan jumlah yang cukup," kata Budi, melalui YouTube Perekonomian RI, Jumat (19/3/2021).
Akan tetapi, Budi mengingatkan bahwa jumlah ketersediaan vaksin di Indonesia sampai Juni 2021 hanya sekitar 80 sampai 90 juta dosis dari total kebutuhan sekitar 426 juta dosis.
"Kita mesti sadari bahwa sampai bulan Juni, hanya sekitar 80 sampai 90 juta dosis vaksin yang akan kita terima, atau sekitar 24 persen dari kebutuhan," jelasnya.
Baca juga: Peringatan Interpol, Kasus Vaksin Palsu Covid-19, dan Kejahatan Pandemi Lainnya...
Menjaga laju vaksinasi
Melihat keterbatasan vaksin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, maka Budi mengimbau agar masyarakat tidak berekspektasi terlalu tinggi.
"Sehingga tolong kita mesti menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak terlampau tinggi untuk bisa segera disuntik," katanya lagi.
Berdasarkan Satu Data Vaksinasi Covid-19, sampai pada Kamis (18/3/2021) pukul 20.00 WIB, target vaksinasi tahap 1 sudah berjalan 12,29 persen, sedangkan tahap 2 yaitu 5,13 persen.
Baca juga: Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19, Mengapa Diberikan Lewat Suntikan?
Budi menjelaskan pemerintah tidak bisa terlalu terburu-buru melakukan penyuntikan karena perlu menjaga laju vaksinasi. Hal ini karena keterbatasan vaksin.
"Bukannya kita tidak mau cepat-cepat, tapi kalau vaksinnya habis kemudian masyarakat menunggu, akan jadi lebih resah," ucap Budi.
Ia memberi gambaran, jika penyuntikan vaksin dilakukan terburu-buru maka pasokan vaksin bisa habis dalam waktu 2 minggu.
"Laju penyutikannya kita enggak akan buru-buru naik ke 1 juta, karena nanti habis nanti vaksinnya dalam 2 minggu, padahal kita masih punya 2 bulan," terangnya.
Baca juga: Melihat Penanganan Covid-19 di India...
Peresiapan semester kedua
Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa ketersediaan vaksin di semester kedua kemungkinan besar jumlahnya akan melonjak.
"75-76 persennya, hampir sekitar 330 jutaan itu akan datang di semester kedua," tutur Budi.
Maka, pada fase penyuntikan ini bisa menjadi latihan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam menciptakan kekebalan kelompok melalui vaksinasi.
"Jadi sekarang kita sedang melatih bagaimana kita mampu meningkatkan phase penyuntikan kita," katanya.
Adapun terdapat beberapa persiapan yang perlu dipikirkan untuk menghadapi lonjakan vaksinasi di semester kedua, seperti vaksinator dan lokasi penyuntikan.
"Vaksinatornya cukup, kemudian lokasinya sudah dipersiapkan, nanti pada saat semester kedua itu akan naik malah harus di atas 1 juta. Mungkin sampai 1,5 juta suntikan per date," jelas Budi.
Baca juga: Simak 3 Gejala Baru Covid-19, dari Anosmia hingga Parosmia