KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya melarang masyarakat mudik pada Lebaran 2021 dan berlaku bagi semua pihak.
Larangan mudik itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).
"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," kata Muhadjir.
Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.
Bagaimana agar kebijakan larangan mudik ini efektif?
Agar kebijakan itu benar-bener efektif, epidemiolog Griffith University Dicky Budiman meminta agar pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakannya.
Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Apa Bedanya dengan Pulang Kampung?
Jika tidak, kebijakan tersebut justru akan memperburuk pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Sekali lagi ini harus dijadikan komitmen kuat dan konsisten," kata Dicky kepada Kompas.com, Sabtu (27/3/2021).
"Sudah terbukti bahwa inkonsisten antara imbauan dan regulasi yang dibuat, implementasi di lapangan, menempatkan situasi Indonesia yang masih dalam kategori tidak terkendali ini semakin buruk," lanjut dia.
Misalnya, adanya diskon pesawat, kereta api, atau hotel saat mudik dan berpergian dilarang.
Sosialisasi dan regulasi yang sejalan
Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada mastarakat terkait larangan mudik.
Sebab, sebagian pihak menganggap larangan mudik tersebut tidak mengikat.
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah daerah juga harus mengeluarkan regulasi-regulasi yang sejalan.
"Harus ada pengetatan syarat perjalanan dan pembatasan perjalanan sesuai zonasi. Pemerintah daerah juga perlu membuat imbauan, termasuk memberikan informasi pada publik mana tempat yang hijau (aman) dalam zonasi dan mana yang tidak disarankan," jelas dia.
Baca juga: Menilik Larangan Mudik Lebaran 2021...
Meski angka kasus di Indonesia mengalami penurunan, Dicky menyoroti rendahnya deteksi dini kasus Covid-19 dan tidak adanya perbaikan secara signifikan.
Minimnya testing dan tracing juga berdampak pada penemuan kasus yang rendah.
"Jadi jangan serta merta melihat data kuantitatif, tidak bisa disimpulkan begitu saja kalau tidak melihat data kualitatifnya," ujar Dicky.
"Sehingga sekali lagi saya sampaikan tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi. Indonesia itu cenderung silent outbreak, karena di bawah permukaan fenomena gunung es besar sekali," kata dia.
Meski demikian, Dicky mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2021.
Sebab, pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa mudik dapat meningkatkan kasus infeksi dan kematian akibat virus corona.
Apalagi, munculnya strain baru Covid-19 yang jauh lebih menular juga membutuhkan adanya pembatasan mobilisasi dan interaksi.
"Oleh karena itu, upaya membatasi mobilisasi manusia adalah salah satu upaya efektif yang sifatnya selain mencegah penyebaran virus, termasuk juga mencegah timbulnya strain baru yang terjadi akibat berbagai aktivitas," kata Dicky.
Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Ini Kata Epidemiolog
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.