KOMPAS.com - Sebuah unggahan Facebook menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak berkantor di Washington DC.
Informasi tersebut menyertakan narasi bahwa negara itu sedang dikendalikan militer
Dari penelusuran Kompas.com, informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
Joe Biden masih berkantor di Washington DC dan AS masih menjadi negara republik presidensial
Narasi yang beredar
Informasi yang menyebutkan Biden tidak berkantor di Washington DC dan AS sedang ada di bawah kendali militer, disebarkan oleh akun Facebook Hakim Waluyo, pada Jumat (30/4/2021) pukul 11.49 WIB.
Berikut narasi yang disebutkan oleh pengunggah:
"Faktanya saat ini USA untuk sementara dikendalikan oleh militer. Biden bahkan tidak berkantor di Washington DC. Washington DC sudah menjadi negara terpisah dari USA. Itulah mengapa ada berita tentang upaya menjadikan Washington DC sebagai negara bagian ke 51.
Video-video Biden yang muncul di berita-berita adalah video-video editan seperti studio film membuat film. Itulah mengapa Biden sangat jarang muncul ke publik langsung dan menjadi fokus berita internasional sebagaimana dulu presiden AS mendominasi pemberitaan global.
Teknik green screen sering digunakan Biden untuk muncul dalam berita. Diambil syuting baru dengan green screen di latar belakang lalu diedit gabungkan dengan video-video lama.
Lihat foto-foto ilustrasi itu yang menggambarkan bagaimana proses pengambilan video di tangga pesawat dengan green screen yang nantinya digabungkan dengan video lama melalui proses editing, sehingga seolah-olah turun dari pesawat militer.
Karena tidak berwenang atas komando militer USA tentu kesulitan mengambil video dengan pesawat asli, maka digunakan rekaman video lama. Maka tim Biden sering kesulitan mendapatkan potongan-potongan video lama yang tidak mencolok diingat publik untuk dijadikan bahan berita manipulasi.
Proses pengadilan atas kecurangan dengan surat suara palsu di USA masih sedang diselesaikan. Surat suara asli diberi water mark dan penyelidikan akan mendapatkan surat-surat suara palsu yang jumlahnya jutaan itu.
Trump ingin cara-cara legal konstitusional untuk membuktikan kemenangannya sehingga diterima publik tanpa menimbulkan prasangka dan huru-hara alias cara-cara damai.
Secara konstitusional USA sudah dikembalikan ke konstitusi asli oleh Trump pada th 2018. Itulah mengapa militer USA tunduk pada komando dari Trump dari pada patuh pada Biden. Di mata militer USA, Biden adalah kepala negara asing."
Penelusuran Kompas.com
Sebelumnya, dari unggahan tersebut, ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, yakni:
1. AS ada di bawah kendali militer
2. Joe Biden tidak berkantor di Washington DC
3. Washington DC jadi negara terpisah dari AS
4. Militer AS tunduk pada Trump
Dari penelusuran Kompas.com, informasi yang menyebutkan Biden tidak berkantor di Washington DC dan AS sedang ada di bawah kendali militer adalah salah.
Berikut penelusuran dari beberapa poin yang disebarkan oleh pemilik akun Facebook di atas:
1. AS ada di bawah pemerintahan presiden
Dilansir dari laman resmi pemerintah AS, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mendirikan kantor presiden sebagai kepala negara di republik modern.
Negara ini dipimpin oleh presiden. Ketika dipilih menjadi presiden, maka ia juga menjabat sebagai kepala negara bagian AS, kepala eksekutif pemerintah federal, sekaligus panglima angkatan bersenjata.
Adapun Presiden AS saat ini adalah Joseph R. Biden, Jr. Dia dilantik pada 20 Januari 2021 dan merupakan presiden ke-46 di negara tersebut.
Maka, informasi bahwa AS ada di bawah kendali militer adalah salah.
2. Biden berkantor di Gedung Putih, Washington DC
Setelah dilantik menjadi presiden, Biden segera menempati istana kepresidenan AS, yaitu di Gedung Putih, tepatnya di 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington DC.
Melansir Kansascity.com, Biden memasuki Gedung Putih pertama kali pada Rabu, 20 Januari 2021.
Sementara, presiden sebelumnya, Donald Trump telah meninggalkan White House pada Rabu pagi.
3. Fakta negara bagian ke-51
Selama ini, Washington DC merupakan ibu kota negara AS.
Melansir Washington Post, ibu kota AS dipindahkan dari Philadelphia ke tempat yang kemudian disebut Washington DC pada tahun 1800.
Belakangan, kongres telah memperkenalkan beberapa RUU yang akan membuat D.C. menjadi negara bagian ke-51, yang jadi pembahasan DPR AS pada 22 April 2021.
DPR pertama kali mengusulkan RUU ini Juni tahun lalu, tetapi para pemimpin menolak untuk mengangkatnya dalam pemungutan suara.
Sejauh ini, RUU ini belum disahkan, tetapi politisi dan aktivis terus mendorong untuk menjadi negara bagian.
Ada perdebatan mengenai ibu kota negara harus independen untuk menjaga keamanannya.
Sementara, dari kubu lain berpendapat bahwa ibu kota yang menjadi negara bagian ditakutkan akan memberi penggaruh yang tidak semestinya kepada pemerintah federal.
Dari perdebatan itu, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan militer dan hasil pemilihan presiden.
4. Militer AS tunduk pada Trump
Seperti disebutkan sebelumnya, konstitusi AS menyebut bahwa presiden sebagai panglima tertinggi atas militer.
Itu artinya Presiden Joe Biden-lah yang mengontrol militer.
Melansir Reuters, 22 Januari 2021, belum ada konfirmasi bahwa militer telah mengambil alih kekuasaan dari sumber resmi mana pun, termasuk departemen negara bagian yang relevan, anggota parlemen, militer, atau Gedung Putih sendiri.
Setelah lengser, Trump pun tak lagi memiliki kendali atas militer AS.
Mengenai layar hijau, gambar yang disertakan dalam unggahan tidak ada kaitannya dengan Biden.
Foto itu pertama kali diunggah oleh Fabio do Oito di laman tvtime.com empat tahun lalu, tepatya pada Mei 2017.
Foto itu diambil dari adegan balik layar dari film Designated Survivor, sebuah serial televisi thriller tentang politik AS yang disutradarai oleh David Guggenheim.
Kesimpulan
Informasi yang menyebutkan bahwa Joe Biden tidak berkantor di Washington DC dan AS sedang ada di bawah kendali militer adalah hoaks.
Joe Biden masih menjadi presiden yang sah dan tidak ada pengambilalihan kekuasaan oleh militer AS.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.