KOMPAS.com - Sejumlah soal dalam tes pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ramai menjadi pembicaraan hingga mengundang kontroversi.
Pasalnya, soal untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK ini dinilai tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi.
Sejumlah tokoh ikut memperboncangkan soal tes pegawai KPK. Mulai dari mantan Jubir KPK Febri Diansyah hingga politisi Fadli Zon.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman menilai, sejumlah soal kontroversi itu sangat tidak layak dan tidak mencerminkan tes wawasan kebangsaan.
Berikut daftar soal dalam tes pegawai KPK yang mengundang kontroversi.
1. Lepas jilbab
Zaenur menyebutkan, ada pertanyaan terkait dengan setuju atau tidaknya tentang melepas jilbab dalam tes ASN KPK. Pertanyaan tersebut adalah, "Bersediakah lepas jilbab?"
Ia menilai berjilbab atau tidak itu masuk dalam ranah keagamaan dan merupakan hak beragama yang dijamin konstitusi UUD 1945.
Baca juga: Ramai Lepas Jilbab Jadi Soal Tes Pegawai KPK, Pukat UGM: Buka Soalnya!
Soal jilbab atau tidak juga merupakan hak azasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi.
"Jadi mengenakan jilbab atau tidak merupakan HAM yang dijamin konstitusi, tidak bisa dipaksakan oleh siapapun termasuk institusi tempat bekerja," kata Zaenur pada Kompas.com, Sabtu (8/5/2021).
Menurutnya, pertanyaan itu melanggar prinsipdasar yang dijamin dalam konstitusi, yaitu hak beragama.
Selain itu, lanjut Zaenur, pertanyaan tersebut sangat tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi KPK.
2. Doa Qunut
Selain masalah jilbab, pertanyaan lainnya yang mengundang kontroversi dalam seleksi ulang pegawai KPK itu adalah doa qunut. Pegawai KPK yang mengikuti diuji diminta membacakan doa qunut.
3. Sikap terhadap GBT
Pertanyaan lain dalam tes pegawai KPK itu adalah sikap terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Pertanyaan tersebut juga dinilai aneh.
"Iya ada yang ditanyakan (doa qunut), ada juga LGBT, itu benar," kata salah seorang sumber Kompas.com, Rabu (5/5/2021).
Baca juga: Qunut-Jilbab Jadi Soal TWK KPK, Akademisi: Kenapa Tes Kebangsaan Soalnya Begitu?
Kritik aktivis dan akademisi
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman menilai, tes Wawasan Kebangsaan KPK seharusnya tidak dilakukan. Menurutnya, tes terebut baru muncul saat KPK dipimpin Firli Bahuri.
Ia juga meminta KPK dan pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara untuk menjelaskan ke publik perihal polemik pertanyaan itu hingga menimbulkan kegaduhan.
Akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril berpendapat yang sama. Ia menilai soal TWK tidak relevan dengan komptensi jabatan yang diemban staf KPK.
Baca juga: BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS
Ia juga memina pimpinan KPK mengklarifikasi soal-soal itu. Oce mengaku tidak mengetahui motvasi di balik soal-soal dalam tes pegawai KPK itu.
"Jika benar, soal-soal semacam itu kenapa digunakan? Kenapa tes kebangsaan kok soalnya begitu?" tanya Oce.
Penjelasan KPK
Di bagian lain, Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, Tes Wawasan Kebangsaan dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, asesmen Tes Wawasan Kebangsaan tidak diselenggarakan oleh KPK, melainkan BKN.
Baca juga: KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN
Butir-butir dalam pertanyaan itu juga disusun oleh BKN bersama lembaga terkait, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (Penulis: Nur Fitriatus Shalihah, Irfan Kamil | Editor: Rendrika Ferri Kurniawan, Krisandi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.