Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kronologi Pengaturan 75 Pegawai KPK Dibuat Tak Lolos TWK

Baca di App
Lihat Foto
Fabian Januarius Kuwado
Deputi Protokol, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.
|
Editor: Fitri Rachmawati

KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengungkapkan bagaimana ia dan 75 pegawai KPK lainnya yang masuk dalam radar orang berbahaya untuk kelompok tertentu diatur untuk tidak diloloskan saat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pertama, nama-nama yang tidak lolos TWK saat ini sebenarnya sudah diatur sebelumnya, dirancang untuk tidak lolos TWK.

Tak lain mereka yang dimaksud adalah deretan nama pegawai yang dipandang berbahaya atau masuk dalam radar berbahaya bagi pihak tertentu.

“Bahkan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sudah ada 2 orang pimpinan yang mengonfirmasi keberadaan daftar nama pegawai sebelum tes dilakukan,” ungkap Giri Suprapdiono dalam acara Aiman, seperti dikutip Kompas.com dari Kompas TV yang tayang pada Senin (31/5/2021) malam.

Baca juga: Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berawal dari salah 1 teman, Giri mengatakan, yang bercerita bahwa saat pimpinan KPK baru yakni, Firli Bahuri, masuk ke lembaga antirasuah ini. Sebenarnya sudah membawa daftar nama-nama yang dianggap berbahaya.

“Jadi ini terkait dengan pernyataan beberapa teman saya yang ketika pimpinan baru (pimpinan KPK Firli Bahuri) masuk sudah memberikan daftar waktu itu. Inilah orang-orang yang dipandang berbahaya. Jadi teman saya bercerita, ada Mas Harun, Novel dan ada 2 pimpinan mengonfirmasi tentang daftar itu tadi (daftar nama orang berbahaya),” tutur dia.

Tak berhenti sampai di situ, Giri pun menduga ada ruangan tertentu yang sengaja disiapkan untuk orang-orang yang masuk daftar nama berbahaya saat pelaksanan TWK.

Ruangan tersebut diduga dikhususkan untuk menjadi tempat tes bagi pegawai KPK yang telah masuk daftar untuk tidak diloloskan saat TWK, yang tak lain adalah orang-orang yang masuk daftar orang berbahaya.

“Boleh dibilang gitu (ruang pembantaian), ada pattern-nya (polanya) di sana. Mungkin ini sudah ada daftar sebelum diwawancara atau sebelumnya,” ucap Giri.

Sejumlah kejanggalan pun muncul selama proses pelaksanaan TWK yang dilakukan Giri. Ia mencurigai 75 pegawai yang tidak lolos TWK melakukan ujian dari beberapa tempat atau ruangan yang sama.

“Saya curiga karena setelah saya, teman-teman yang enggak lolos tuh dari 75 itu berada di ruangan yang sama. Padahal, wawancara itu ada 30 orang,” ungkap Giri.

Kecurigaan pengaturan 75 pegawai yang masuk radar berbahaya dibuat tidak lolos TWK tersebut semakin kuat kala Giri mendapatkan perlakuan yang agak berbeda dibandingkan pegawai KPK lainnya.

Giri mengaku diwawancari oleh 2 asesor, sementara pegawai KPK lainnya hanya diperiksa oleh 1 orang. Bahkan, para asesor yang mewawancarai Giri kala itu tidak memperkenalkan diri.

“Sampai mereka (asesor) mengetahui informasi detail mengenai rumah saya di kampung halaman daerah Ponorogo,” kata Giri.

Ia mengaku semakin heran dan curiga saat asesor mengetahui nama-nama lokasi sekitar rumah di kampung halamannya tersebut, yang sebenarnya hanya diketahui oleh warga setempat.

“Saya tuh ketika diwawancara menunggu hampir 2 jam di ruangan itu. Padahal, pewawancara ada, ruangan sudah kosong. Kemudian diwawancara lebih dari 1 jam, yang lain diwawancarai 1 orang. Saya diwawancarai 2 orang,“ ujar Giri mengakhiri.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi ihwal keberadaan ruang tertentu yang diduga sengaja dipersiapkan Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku bahwa semua pelaksanaan TWK bukan dari KPK.

Penyelenggara TWK bagi pegawai KPK adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait.

Termasuk untuk materi dan teknis pelaksanaan TWK, yang melaksanakannya bukan KPK.

“Penyelenggara TWK adalah BKN yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Untuk materi dan teknis pelaksanaan TWK bukan KPK,” tegas Ali Fikri saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman
Tag
Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi