KOMPAS.com - Arti, komponen dan contoh infrastruktur politik cukup penting dipahami agar bisa menambah wawasan bagi mereka yang belajar tentang politik, terutama politik di Indonesia.
Johan Jasin dalam bukunya, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar (2016) menyebutkan bahwa arti infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Aktivitas lembaga kemasyarakatan tersebut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga kenegaraan.
Infrastruktur politik memiliki tujuan utama, yakni menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuataan infrastrukutur politik tidak bisa diremehkan meski berada di luar kekuasaan lembaga formal.
Baca juga: Infrastruktur Politik di Indonesia
Gejolak politik di Indonesia, menurut sejarah, terjadi akibat kekuatan infrastruktur politik yang bergerak karena menginginkan adanya perubahan. Sebut saja gejolak politik yang terjadi pada tahun 1999 ketika runtuhnya masa Orde Baru.
Komponen infrastruktur politik
Arifin Rahman dalam bukunya, Ssitem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur (2009) menjelaskan bahwa infrastruktur politik terbagi atas beberapa komponen, yaitu:
1. Partai politik
Partai politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional.
Lembaga ini dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dna cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggita, masyarakat, bangsa, dan negara.
Partai politik juga merupakan salah satu ciri-ciri negara demokrasi. Fungsinya adalah sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur politik.
2. Kelompok kepentingan
Kelompok kepentingan dianggap masuk kategori infrastruktur politik karena bisa memberi kritik dan masukan kepada pemerintah.
Kelompok ini adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan anggota kelompoknya.
3. Kelompok penekan
Kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Namun cara dan sasarannya berbeda.
Kelompok kepentingan lebih fokus pada pemberian penjelasan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok.
Jadi kelompok kepentingan menitikberatkan pada proses kebijakan umum yang dibuat pemerintah.
Sementara kelompok penekan lebih fokus pada usaha mempengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka.
3. Media massa
Media disebut pula salah satu pilar demokrasi dan memiliki peran yang vital dalam kehidupan demokrasi.Negara-negara demokrasi biasanya memiliki banyak media massa sebagai bagian dari kontrol dan pengawasan kebijakan pemerintah.
Fungsi lain dari media massa adalah menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena peran yang penting media massa dalam politik itulah maka ia termasuk dalam komponen infrastruktur politik.
Contoh media massa adalah Kompas dan Kompas.com yang merupakan grup Kompas Gramedia.
4. Tokoh politik
Tokoh politik adalah seseorang yang selalu muncul dalam dunia politik. Ia memiliki peran dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh pada suatu wilayah.
Baca juga: Politik dan Kekuasaan dalam Keseharian Kita
Contoh dari tokoh politik adalah Amien Rais, Gus Dur dan lainnya.
Amien Rais terkenal ketika masa keruntuhan Order Baru. Ia disebut cendekiawan yang berdiri paling depan. Maka Amien kerap dijuluki sebagai Lokomotif Reformasi.
Demikianlah arti dan komponen-komponen Infrastruktur politik berikut contoh-contohnya. Semoga bermanfaat bagi mereka yang belajar tentang ilmu politik. (Penulis: Cahya Dikcy Pratama | Editor: Serafica Gischa)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.