KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berhasil menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Ia menyoroti soal tak adanya analisis terhadap situasi yang kian kritis saat ini.
Angka kasus baru dan kematian terus bertambah tinggi. Sementara, penanganan pasien di rumah sakit juga tak tertangani dengan baik.
"Enggak ada analisis, ini kasus akan naik terus. Presiden Jokowi yang suruh melonjak karena dia enggak ngapa-ngapain, ke mana sekarang?" kata Pandu kepada Kompas.com, Jumat (9/7/2021) siang.
Dalam penanganan pandemi, Indonesia sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.
Baca juga: Selama PPKM Darurat Nikah Wajib Swab Antigen, Ini Aturan Lengkapnya
Airlangga yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga dinilai Pandu tak mumpuni dalam mengeksekusi arahan kepala negara.
"Menurut saya, ini kegagalan dari KPC-PEN, kegagalan strategi penanggulangan pandemi," kata dia.
Pandu mengatakan, disadari atau tidak, penyebab lonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini lantaran mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.
Kondisi penularan diperparah dengan penyebaran varian baru yang memiliki daya tular cukup tinggi.
"Bukan hanya karena virusnya, kan virus enggak bisa jalan-jalan, perilaku manusianya yang menjadi penentu utama. Kalau perilaku manusianya abai, ya akan naik kasusnya, ditambah adanya varian virus baru, tenaganya masih seger," kata Pandu.
Kapan efek PPKM Darurat akan terasa?
Pandu menilai, efek penerapan PPKM Darurat belum membawa dampak signifikan bagi pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia.
Seperti diketahui, sejak 3 Juli 2021 pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021.
Artinya, hingga hari ini, Jumat (9/7/2021), PPKM Darurat sudah berjalan selama 6 hari.
"Enggak tahu (kapan efeknya terlihat), kasus yang meningkat ini kan akumulatif terus. Tapi kasus akan semakin tinggi jika enggak ada PPKM, gitu aja," kata dia.
Ia juga memprediksi, pemerintah tak akan mengambil kebijakan penguncian wilayah atau lockdown.
Pasalnya, beberapa kali pemerintah sempat didesak untuk menerapkan lockdown, tetapi tetap bergeming.
"Pemerintah kan enggak mengenal lockdown. Iimplementasikan saja PPKM ini dengan semaksimal mungkin. PPKM Darurat ini kerjain aja, kan belum optimal juga," ujar dia.
"Kita ini kan enggak pernah siap, selalu responsif, bukan antisipatif. Enggak mau mengakui bahwa mereka itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, responsnya cuman tambal sulam saja. Kita enggak punya road map penanggulangan pandemi," papar Pandu.
Baca juga: Berlaku Hari Ini, Ini Aturan Terbaru Sektor Esensial Saat PPKM Darurat
Kenaikan kasus sudah bisa diprediksi
Sementara, epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bay Satria Wiratama mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 sebenarnya sudah bisa diprediksi.
Pasalnya, ketika kasus Covid-19 semakin banyak, maka akan semakin luas transmisi serta orang orang yang terpapar, dan ini akan menaikkan jumlah kasus Covid-19.
"Walau pun jumlah kasus ini juga tergantung dari yang ditemukan di masyarakat, semakin sedikit yang ditemukan maka semakin sedikit yang dipisahkan dari masyarkaat yang sehat," kata Bayu saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/7/2021) siang.
Menurut dia, hal itu bisa jadi persoalan karena semakin banyak kasus menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia.
Akibatnya, semakin banyak kasus yang akan susah terlacak atau ditemukan.
Bayu mengatakan, lonjakan kasus ini karena berbagai faktor, yaitu:
- Mobilitas
- Kendurnya 5M terutama jaga jarak, masker dobel
- Kurangnya orang yang dites dan dilacak sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi.
"Sehingga banyak penularan yang tidak terdeteksi sehingga akhirnya kasus kasus bergejala bermunculan karena kasus OTG tidak terdeteksi," kata Bayu.
Soal PPKM Darurat, Bayu berpandangan bahwa upaya tersebut akan berdampak jika diimplementasikan dengan benar.
"Jika PPKM dilakukan dengan benar yaitu bisa menurunkan mobilitas dengan sangat baik dan meningkatkan testing-tracing, maka harapannya 3-4 minggu pasca-PPKM dilakukan baru terasa signifikan. Paling lambat 2 minggu harusnya sudah mulai terlihat menurun," kata Bayu.
Pada Kamis (8/7/2021), Indonesia melaporkan 38.391 kasus positif Covid-19, rekor baru selama tiga hari berturut-turut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.