KOMPAS.com - Polemik vaksinasi Covid-19 berbayar kembali mencuat setelah kemunculan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu.
Polemik tentang vaksinasi berbayar ini serupa dengan yang sempat terjadi pada Desember 2020, ketika pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 nasional.
Pada saat itu pemerintah mencanangkan dua skema vaksinasi, yakni vaksinasi program pemerintah yang gratis, dan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.
Dari 107 juta orang yang merupakan target vaksinasi, hanya 30 persen yang akan dibiayai pemerintah. Sisanya, sebanyak 70 persen, harus membayar untuk mendapatkan vaksin.
Merespons wacana tersebut, berbagai kalangan, mulai dari epidemiolog, akademisi, hingga masyarakat umum, menuntut pemerintah untuk menggratiskan vaksin Covid-19.
Baca juga: Alih-alih Vaksin Berbayar, Pemerintah Mestinya Perbaiki Vaksinasi Program
Jokowi gratiskan vaksin
Setelah mendengar masukan dari masyarakat, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah gratis.
Pengumuman itu disampaikan Jokowi melalui rekaman video yang diunggah di akun media sosial resmi milik Presiden pada 16 Desember 2020.
"Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dalam video tersebut.
Program vaksinasi Covid-19 nasional akhirnya resmi bergulir pada 13 Januari 2021.
Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Dia menerima vaksin merek CoronaVac yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal China, Sinovac.
Mengutip data Kementerian Kesehatan, hingga Selasa (13/7/2021) pukul 12.00 WIB, sebanyak 11 per 100 penduduk sasaran vaksinasi sudah mendapatkan 1 dosis vaksin.
Sebanyak 36.395.019 orang telah menerima 1 dosis vaksin, sedangkan sebanyak 15.038.548 orang sudah menerima 2 dosis vaksin.
Baca juga: 3 Juta Vaksin Moderna Tiba di Indonesia, Ditujukan untuk Siapa?
Muncul vaksinasi berbayar
Program vaksinasi berbayar atau VGR Individu sedianya dapat diakses oleh masyarakat mulai Senin (12/7/2021) di jaringan klinik Kimia Farma.
Merek vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi berbayar adalah Sinopharm.
Harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis, dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi ditetapkan sebesar Rp 117.910 per dosis.
Sehingga, untuk memperoleh vaksinasi dosis lengkap, masyarakat harus merogoh kocek sedikitnya Rp 879.140.
Namun, rencana vaksinasi berbayar kembali mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.
Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengatakan, vaksin di masa pandemi merupakan hak publik. Artinya, publik bisa mengaksesnya secara gratis.
Windhu juga menolak klaim pemerintah bahwa vaksin berbayar tersebut bertujuan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity.
"Mungkin dalih saja untuk mempercepat herd immunity, tapi makin tidak berbayar kan makin cepet, logikanya begitu," kata Windhu, seperti diberitakan Kompas.com, Senin (12/7/2021).
Baca juga: Cara Download Sertifikat Vaksin Covid-19, Pastikan Punya Akun di Pedulilindungi.id
Ditunda
Kimia Farma akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar yang sedianya dimulai pada Senin (12/7/2021).
Diberitakan Kompas.com, Senin (12/7/2021) Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.
Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons serta banyaknya pertanyaan yang masuk dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi berbayar.
“Membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” kata Ganti.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.