DI tengah pelaksanaan PPKM darurat, ada tiga peristiwa menarik yang viral di media sosial. Pertama, ditangkapnya dr Lois Owien oleh personel Polda Metro Jaya pada Minggu (11/7/2021).
Dokter Lois ditangkap karena mengatakan tidak ada pasien yang meninggal karena virus Corona. Menurutnya, pasien meninggal karena interaksi obat yang dikonsumsi berlebihan.
Baca juga: Polisi Tetapkan Dokter Lois sebagai Tersangka Kasus Penyiaran Berita Bohong soal Covid-19
Kedua, pengusiran petugas gabungan yang hendak menertibkan warga di sekitar Tanjung Perak Surabaya karena tidak mematuhi aturan dalam PPKM darurat(11/7/2021).
Baca juga: Video Viral, Warga Surabaya Usir dan Caci Maki Polisi Saat Patroli PPKM Darurat
Ketiga, pemukulan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Gowa terhadap seorang pedagang wanita karena tidak menutup warungnya sebelum jam 19.00 (14/7/2021).
Baca juga: Kronologi Satpol PP Aniaya Wanita Hamil Saat Razia PPKM, Diminta Tunjukkan Izin hingga Ancam Menutup
Di tengah pandemi Covid-19 yang memuncak, tiga peristiwa di atas menggambarkan sesuatu yang penting untuk diperhatikan: tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak cukup baik.
Begitu juga sebaliknya. Pemerintah mengalami kesulitan dan terlihat frustrasi dalam merespons tindakan masyarakat yang dianggap sulit mematuhi peraturan dalam PPKM darurat.
Padahal, sikap saling percaya menentukan efektivitas penanganan pandemi Covid-19, khususnya terkait dengan implementasi kebijakan restriktif dan ketaatan masyarakat terhadapnya(Van Bavel et al., 2020).
Fakta tentang tingkat kepercayaan masyarakat
Dalam review studi terkini yang membahas hubungan virus Corona, kebijakan pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Daniel Devine(2020) menyampaikan beberapa temuan menarik dalam studi-studi tersebut.
1. Di beberapa negara Eropa, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah membuat pemerintah tidak melakukan koersif.
Pemerintah lebih banyak memberikan imbauan kepada masyarakat agar masyarakat bertanggung jawab menjaga kesehatan pribadi. Kebijakan yang restriktif dan koersif baru dilakukan ketika pandemi semakin meningkat.
2. Di banyak negara, persepsi masyarakat tentang bahaya Covid-19 rendah ketika mereka mempercayai kapasitas pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Karena percaya kepada pemerintah, masyarakat tidak merasa takut akan risiko Covid-19. Mereka yakin pemerintah sedang dan akan melakukan langkah-langkah penanganan pandemi yang efektif.
Sebaliknya, masyarakatnya akan semakin khawatir terhadap pandemi Covid-19 ketika kurang mempercayai pemerintah, tenaga medis. Ketidak percayaan ini yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan restriktif dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19.
3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah membuat masyarakat menaati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Covid-19.
Ketaatan tersebut, pada gilirannya membuat tingkat kematian karena Covid-19 menjadi rendah.
Tetapi ada pengecualian untuk konteks Amerika. Di negara ini, kepercayaan kepada pemerintah cukup baik, tetapi ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah juga cukup tinggi.
Mengapa? Sebab ada pandangan dominan dalam masyarakat yang membuat mereka tidak taat memakai masker. Ketidaktaatan memakai masker ini disebabkan ideologi dari pendukung kelompok republik yang menjunjung tinggi kebebasan pribadi.
Selain temuan-temuan di atas, Devine juga menganjurkan untuk dilakukan studi tentang trust level dalam konteks negara yang berbeda sebab tiap negara memiliki karakteristik unik sehubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Trust level tiap negara unik sebab dipengaruhi banyak faktor seperti ideologi, agama, budaya, tingkat ekonomi masyarakat.
Menariknya, hampir semua studi menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Saling percaya dan bekerja sama
Saat ini, Indonesia menjadi epicenter pandemi Covid-19 di Asia. Mengikuti kesimpulan dalam penelitian- penelitian di atas, peningkatan kasus infeksi Covid-19 yang signifikan di negeri ini sangat mungkin disebabkan karena tidak efektifnya penanganan pandemi covid yang dilakukan pemerintah.
Baca juga: Indonesia Melampaui India, Bersiap Jadi Episentrum Baru Covid-19 Asia
Inefektivitas ini disebabkan karena trust level masyarakat kepada pemerintah rendah dan begitu juga sebaliknya.
Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terlihat ketika sebagian masyarakat menganggap Covid-19 merupakan rekayasa pihak tertentu untuk mencari uang atau konspirasi yang bertujuan menghancurkan rakyat Indonesia.
Dari pihak pemerintah sendiri, ketidak percayaan kepada rakyat terlihat ketika pemerintah belum maksimal memberdayakan masyarakat dalam melakukan upaya vaksinasi.
Jika pemerintah belum melibatkan unsur masyarakat di tingkat RT/RW dalam pelaksanaan vaksinasi, target vaksin sebanyak 5 juta perhari untuk bulan Agustus yang dicanangkan Jokowi, akan sulit teralisasi.
Di tengah peningkatan yang sangat signifikan jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19, sudah saatnya pemerintah dan rakyat Indonesia membangun kepercayaan yang lebih baik satu sama lain.
Untuk menghindari rasa tidak percaya yang semakin besar, pemerintah tidak boleh secara semena-mena menegakkan aturan PPKM seperti yang terjadi pada kasus pemukulan wanita yang berjualan atau sweeping yang tidak diikuti sosialisasi yang manusiawi.
Dalam menegakkan aturan PPKM, pemerintah tentu mengetahui, sebagian masyarakat terpaksa harus berjualan atau melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencari uang. Mereka tidak punya uang untuk makan jika harus berdiam diri di rumah.
Karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi jika berharap pemberlakukan PPKM efektif.
Jika pandemi Covid-19 ini diibaratkan perang, maka perang ini telah membunuh puluhan ribu masyarakat Indonesia.
Jumlah korbannya akan semakin besar dan efek sosial politiknya bisa sangat destruktif, jika trust level masyarakat dan pemerintah satu sama lain rendah dan tidak mau berjuang bersama-sama seperti yang selama ini terjadi.
Sudah saatnya masyarakat bersatu dengan pemerintah dalam melawan pandemi ini. Selain perlu menaati peraturan PPKM darurat, masyarakat perlu secara suka rela membatasi kebebasan bahkan menunda pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak primer (tamasya, silaturahmi).
Para oportunis politik perlu menahan diri dari upaya mempolitisasi pandemi demi kepentingan kekuasaan.
Para pemburu rente yang licik dan jahat perlu mendengar nuraninya agar tidak menimbun dan menaikkan harga barang seperti obat atau tabung oksigen yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Singkatnya, semua komponen bangsa perlu saling percaya sehingga mau bekerja sama dalam peperangan melawan pandemi ini.
Jika ini tidak dilakukan, bukan tidak mungkin sebagian dari kita atau orang yang kita cintai akan menjadi korban virus Corona.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.