KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkap bahwa suasana Covid-19 di Indonesia sudah cukup genting.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negar dengan kasus Covid-19 paling tinggi di dunia dari segi penularan dan jumlah kasus kematian.
"Suasana kita sudah cukup genting, kemarin kita termasuk paling tinggi yang tertular di dunia dari 22 negara, yang meninggal juga paling tinggi secara internasional," ujar Ma'ruf mengutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).
Oleh karena itu, Ma'ruf Amin mengajak para tokoh agama, ulama dan kiai untuk dapat membimbing masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah.
Salah satunya mengikuti aturan PPKM Darurat yang diberlakukan saat ini.
Ma'ruf menjelaskan aturan PPKM darurat meminta masyarakat tidak berkerumun, termasuk saat beribadah di tempat ibadah.
"Dalam aturan baru sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, tetapi dilarang untuk berkerumun," kata dia.
Baca juga: Wapres: Suasana Kita Sudah Cukup Genting...
"Bahkan supaya tidak ada perbedaan, yang dulunya resepsi pernikahan dibolehkan dengan jumlah 70 orang maka sekarang ditiadakan, resepsi tidak boleh sama sekali," tutur Ma'ruf.
Sebab, menurutnya sempat ada protes masyarakat tentang tidak boleh berjemaah di masjid tetapi resepsi diperbolehkan.
Luhut sebut pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali
Berbeda dengan yang diungkap Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan justru berkata bahwa pandemi di Indonesia terkendali.
"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin (12/7/2021).
Namun Luhut mengakui bahwa pemerintah menghadapi berbagai kendala selama penanganan pandemi di Indonesia.
"Bahwa kita punya masalah, saya berkali-kali sampaikan, yes, kita punya banyak masalah. Dan masalah kita perbaiki dengan tertib karena tim bekerja sangat kompak," ucap Luhut.
Baca juga: Maruf dan Luhut Beda soal Kondisi Pandemi, Pemerintah Diminta Satu Suara dan Transparan
Pemerintah diminta satu suara
Mengenai perbedaan pendapat mengenai kondisi pandemi di Indonesia, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay dikutip dari Kompas.com, meminta pemerintah satu suara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
"Saya melihat bahwa di tingkat internal pemerintah itu pun sebenarnya ada kendala koordinasi sehingga informasi yang keluar ke publik juga tidak satu irama, terlihat dari perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh wapres dengan menkonya," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (13/7/2021).
Pemerintah semestinya dapat memberikan satu pernyataan yang dapat menjadi rujukan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga harus bersikap transparan mengenai penanganan Covid-19, agar masyarakat mengetahui situasi pandemi yang sebenarnya.
"Dengan adanya keterbukaan seperti itu, masyarakat akan bisa melihat tingkat keparahan dari persoalan yang sedang dihadapi," ujar Saleh.
Menurut Saleh, apabila pemerintah tidak satu suara dan transparan, masyrakat kemungkinan tidak lagi memiliki kesadaran untuk melawan virus corona.
Baca juga: Jakarta Hadapi Fase Genting Covid-19, RS Kolaps hingga Warga Berjuang Mandiri Dapatkan Oksigen
"Kalau misalnya tidak dibuka secara luas, atau bahkan mungkin ada yang tidak disampaikan ke publik, itu bisa jadi masyarakat menganggap apa yang ada saat ini biasa-biasa saja," ujar dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.