SEJARAH kolonialisme menunjukkan bahwa persoalan utama bukan saja masalah kolonialisme yang membawa kapitalisme banal namun juga perilaku para penguasa pribumi.
Ketika para penguasa mendapat kekuasaan dan mandat rakyat, mereka menjadi lupa diri dan menumbuhkan kuktur melayani diri sendiri atas nama rakyat.
Para penguasa bekerja sama dengan korporasi global dan kekuasaan kolonial menjadikan rakyat sebagai sapi perahan.
Seorang guru besar bangsa yakni Tjokroaminoto menyatakan, “Saatnya, kita tidak lagi jadi sapi perahan .“
Kata “rakyat“ memang serba paradoks. Di satu sisi kata itu dipenuhi kemuliaan. Sebutlah, “suara rakyat, suara Tuhan “.
Di sisi lain justru merepresentasikan serba terbuang, rendah, dan dikorbankan. Sebutlah, “kelas rakyat “. Layaknya di fasilitas umum, ungkapan itu memikli citra serba bau dan kotor. Atau sebut juga “ wajah kerakyatan“ yang berkonotasi miskin dan kurus.
Meski begitu, kata “rakyat“ menjadi modal besar diperjualbelikan untuk meraih kemenangan dalam Pemilu.
Simak sejarah tokoh dunia dan jargonnya atau jargon para kontestan pemilu. Atau ambilah contoh, kemenangan Jokowi tidak lepas dari citra “wajah kerakyatan“.
Dua jenis kepemimpinan politik
Berkait dengan berbagai bentuk krisis kemanusiaan dalam sejarah, layaknya pandemi, sejarah juga menunjukkan terdapat dua jenis kepemimpinan politk :
Pertama, kepemimpinan yang memandu warga dengan berani terbuka melihat fakta dan data untuk membaca masalah sebagai peta bersama memecahkan krisis.
Kenegarawanan pemimpin seperti ini muncul karena mampu mengajak warga untuk bersama-sama memecahkan krisis pandemi dengan panduan terukur, baik kemajuan maupun hambatannya, tanpa perlu menutupi beragam hambatan karena ketakutan menurunnya citra politiknya atau ketakutan rakyat menjadi panik dan tidak mampu membangkitkan.
Sejarah hari ini menunjukkan, kepemimpinan dengan model semacam ini bisa dilihat di bernagai negara. Mereka mampu membawa kemajuan pemecahan pandemi setahap demi setahap serta terpandu.
Kedua, jenis kepemimpinan yang melayani kepopuleran citra diri sebagai juru selamat. Kepemimpinan semacam ini sangat tabu membuka berbagai masalah dan hambatan.
Dengan kata lain, model kepemimpinan politik semacam ini mengambil jurus pameran perhatian serba juru selamat dan jargon sisi keberhasilan bahkan tidak peduli meski sisi kekacauan dan masalah justru sangat besar.
Pemimpin semacam ini mampu dengan jargon dan laku juru selamat mengelola kultur “maklum“ dan “lupa“ rakyat untuk terkesima oleh simbol-simbol keselamatan yang sesungguhhnya jauh dari kenyataan.
Model kepemimpinan seperti ini sangat piawai melahirkan strategi psikologi masa mewujudkan eforia pendukung fanatik yang melihat pemimpinnya sebagai "super hero tidak pernah salah“.
Sejarah menunjukkan, model kepemimpinan semacam ini juga merujuk politikus yang piawai “berkelit“ sebagai ciri politik yang didukung oleh strategi komunikasi pendukung fanatik.
Simak, ketika dibandingkan dengan kemajuan pemecahan pandemi negara lain, maka dengan piawai berkelit dengan kata “Itu contoh negara maju“, “jangan dibandingkan itu negara kecil tapi komunis“.
Bahkan, ketika terjadi perbandingan efektivitas vaksin, para pendukung fanatik sontak menjawab dengan beragam jurus kelit. Sebutlah pernyataan, “Jangan didengar. Di balik itu ada perang dagang Amerika dan China.“. Pernyataan-pernyataan seperti ini wujud laku abai terhadap kajian profesional.
Amuk
Selain jurus berkelit, jurus maklum, serta juru selamat, ada juga jurus politik lempar rakyat sembunyi batu. Alias, menyalahkan rakyat dengan cap “tidak bisa diatur“, “tidak disiplin“.
Tentu saja tidak mungkin muncul upaya mengkritisi penegak hukum yang tidak bekerja dengan baik.
Bahkan ketika diberi contoh negara yang tingkat disiplin warganya rendah namun penegak hukum mampu mendisiplinkan protokol pencegahan Covid-19 maka terdapat beragam jurus kelit. Sebutlah, “situasinya beda dengan Indonesia. Kita berpulau-pulau “.
Model jurus berkelit dan citra simbolik atau pun memanipulasi kultur maklum dan juru selamat ini pada gilirannya justru menjadikan warga kehilangan panduan membaca fakta dan data yang diperlukan bagi pemecahan masalah.
Sejarah hari ini menunjukkan, negara dengan model politik di atas menjadikan rakyat sebagai korban.
Rakyat kehilangan panduan dan memecahkan masalah mereka lewat berbagai panduan yang khaos. Bisa diduga Covid-19 tidak terkendali, meski rakyat menerima dengan kultur maklum.
Sejarah menunjukkan, setiap periode krisis kemanusiaan melahirkan budaya “amuk“ sebagai kemarahan tak terkendali karena krisis besar kemanusiaan.
Bahkan Rafles ketika menjadi Gubernur Jendral Hindia Belanda dan penulis “History of Java“ memberi catatan sendiri terhadap kultur amuk baik perorangan atau massa.
Perlu dicatat, kata “amuk“ hanya dimiliki bahasa melayu alias Ind6onesia. Bahkan sejarah mencatat, berbagai perlawanan bamgsa Indonesia melawan ketidakadilan kolonialisme sering disebut sebagai bagian “kultur amuk“.
Oleh karena itu, krisis besar kemanusiaan seperti sekarang ini menjadi memomentum bersama membaca sejarah dan mengkritisi model-model kepemimpinan yang bertumbuh di negara ini agar kata “rakyat“ tidak hanya sebagai laku atas nama dan dikorbankan namun sungguh-sungguh dimuliakan dan dilayani .
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.