KOMPAS.com - Meski mendapat kritik dari banyak pihak, pemerintah tetap memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan keputusan tersebut secara resmi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).
Jokowi mengatakan, sejak awal tak mudah untuk memutuskan perihal PPKM Darurat, namun kebijakan itu terpaksa diambil demi menurunkan penularan Covid-19, sehingga tidak membuat rumah sakit over kapasitas dan lumpuh.
Dia menegaskan, pemerintah selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM.
Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan berbagai pelonggaran jika terjadi penurunan kasus penyebaran Covid-19.
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap." kata Jokowi.
Baca juga: Belum Ada Keputusan Resmi Kelanjutan PPKM Darurat, Luhut: Tunggu 2-3 Hari Lagi
Dengan begitu, sejumlah aktivitas ekonomi dan sosial dapat berlangsung lebih longgar dibandingkan saat masa PPKM Darurat.
Akan tetapi, Jokowi mengingatkan, masyarakat tetap harus mematuhi batasan yang ada, seperti waktu buka-tutup tempat usaha dan kapasitas pengunjung, serta wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Saya minta kita semuanya bisa bekerja sama, bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus (Covid-19) akan segera turun, dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun," ujar Jokowi.
Masyarakat pun harus terus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi bagi yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar Covid-19.
"Memang ini situasi yang sangat berat tetapi dengan usaha keras kita bersama, insyaallah, kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal," pungkasnya.
Komentar Luhut Binsar Pandjaitan soal perpanjangan masa PPKM Darurat
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan, hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 menunjukkan adanya penurunan kasus harian Covid-19.
Meski begitu, pemerintah tetap memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.
Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Rabu (21/7/2021), Luhut mengatakan, pelonggaran mobilitas masyarakat harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari adanya lonjakan kasus Covid-19 kembali.
"Tidak ada juga di dunia ini yang ditutup dua minggu, lalu langsung dibuka, enggak ada," kata Luhut dalam acara B-Talk Kompas TV, Selasa (20/7/2021).
"Kalau kita lihat pengalaman di India, Malaysia, dan di mana-mana, kalau dibuka langsung naik lagi eksponensial (kasus Covid-19). Kita enggak mau lagi itu terjadi, karena penularan varian delta ini 7 kali lebih dahsyat daripada varian alpha," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Luhut memastikan, kebijakan yang dibuat pemerintah terkait perpanjangan masa PPKM Darurat telah dipertimbangkan matang-matang dan terukur.
Baca juga: Luhut Klaim Covid-19 di Indonesia Terkendali, Epidemiolog: Wajar, Bukan Ahli Kesehatan
"Ada batas gerak maju yang bisa kita lakukan, tidak bisa semua langsung bablas begitu saja. Jadi kita betul-betul harus terukur dalam membuat keputusan, karena sekali saja pemerintah memutuskan, itu punya dampak multiplayer effect yang banyak," kata Luhut.
"Jadi kita lihat, yang paling banyak menguntungkan itu kita sekarang langsung buka atau tunggu seminggu, akhirnya kami exercise semua, dan kami menyarankan untuk kita tunggu seminggu," ungkapnya.
Luhut meyakini, perpanjangan PPKM Darurat akan memberikan dampak positif terhadap penurunan penularan Covid-19 di Jawa dan Bali.
Tak cuma itu, pemerintah pun tetap berupaya mengatasi dampak ekonomi yang terjadi selama penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Meski Luhut pun mengakui, tidak semua kebijakan bisa berhasil dengan sempurna, namun dia mengajak masyarakat dan pemerintah untuk tetap optimis.
Baca juga: Beredar Isu PPKM Darurat Diperpanjang hingga 17 Agustus 2021, Jubir Luhut: Tidak Benar
"Apakah semua sempurna? Saya berkali-berkali katakan tidak, tapi tetap harus optimis, sebab kami melihat data-data yang membaik," ujar Luhut.
"Kita harus bangun optimisme yang benar, bukan yang dikarang, kami lihat data Google, Facebook, dan NASA, serta di lapangan. Presiden pun dapat laporan dari Polisi, BIN, Kodam, hingga Polda, itu semua kami dengarkan," terangnya.
Sumber: KOMPAS.com (Yohana Artha Uly/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.