KOMPAS.com - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 masih berjalan mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Terdapat alasan mengapa pemerintah memilih untuk menerapkan PPKM ditengah pandemi Covid-19 dibanding lockdown seperti negera lain.
"Jadi memang sempat ada perdebatan, tetapi esensinya yang terjadi dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam diskusi daring di Jakarta mengutip Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).
Menurut Suahasil, alasan utama penerapan PPKM adalah lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan dan kaya, ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun pedesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.
PPKM kebijakan semi-lockdown
Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa lockdown atau karantina wilayah secara penuh tidak menjamin persoalan pandemi Covid-19 selesai.
Oleh karena itu, bukannya lockdown, pemerintah memilih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Baca juga: Lalu Lintas Kendaraan di Jakarta Mulai Ramai Saat PPKM Level 4
"Kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," kata Jokowi dalam acara pemberian banpres produktif usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021).
Jokowi mengatakan, opsi lockdown tak dipilih karena kebijakan itu akan menutup total semua sektor.
Pemerintah memilih PPKM darurat agar bisa mengatasi krisis kesehatan, tetapi juga tak melupakan penanganan ekonomi. PPKM darurat, lanjut Jokowi, merupakan kebijakan semi-lockdown.
"Itu masih semi aja saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka," ujarnya.
Diklaim mampu turunkan kasus Covid-19
Jokowi menyebutkan, pemerintah terpaksa menerapkan PPKM darurat untuk menekan lonjakan kasus virus corona.
Lonjakan itu terjadi akibat penyebaran varian Delta yang begitu cepat. Padahal, selama Januari hingga Mei, kasus virus corona di Tanah Air sudah mulai melandai.
PPKM darurat pun diklaim sudah mulai mampu menurunkan kasus Covid-19 di Pulau Jawa.
Keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Jakarta pada hari ini tercatat turun di angka 38 persen.
Padahal, beberapa waktu lalu angkanya hampir menyentuh 90 persen. Meski demikian, saat ini angka kasus virus corona di luar Jawa mulai merangkak naik.
"Keadaan ini saya ngomong adanya, bukan menakut-nakuti, tapi kasus virus corona ini akan selesai kapan WHO (World Health Organization) pun juga belum bisa memprediksi," kata Jokowi.
Baca juga: Perlukah PPKM Level 4 Diperpanjang? Ini Kata Epidemiolog
Presiden pun mengimbau warga untuk terus disiplin mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak.
Ia juga mengajak semua pihak ikut menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Ditargetkan, 70 persen penduduk Indonesia sudah menerima vaksin pada akhir tahun ini.
"Kalau sudah 70 persen itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat. Kalau sudah, tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity," kata dia.
Adapun PPKM darurat Jawa-Bali diterapkan pada 3-20 Juli 2021. Setelahnya, pemerintah memberlakukan PPKM level 4 pada 21-25 Juli.
Selama periode tersebut dilakukan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor mulai dari pekerjaan, pendidikan, tempat makan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.
Per 26 Juli hingga 2 Agustus, pemerintah memperpanjang PPKM level 4. Selama kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan pelonggaran pada sejumlah sektor.
Lantas, akankah PPKM Level 4 kembali diperpanjang setelah tanggal 2 Agustus nanti?
Saran Epidemiolog soal perpanjangan PPKM
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menegaskan, perlu tidaknya perpanjangan PPKM tergantung dari kebijakan pemerintah.
Kendati demikian, apabila tidak ada dukungan atau insentif sosial ekonomi kepada masyarakat, pihaknya meminta untuk tidak dipaksakan diperpanjang.
“Kalau mau diteruskan, yang pertama dipertimbangkan adalah yang tahu pemerintah, ada tidak resource-nya secara finansial untuk mendukung masyarakat rawan, insentif sosial ekonomi. Karena ini penting untuk keberhasilan,” ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/7/2021).
“Karena PPKM ini sifatnya strategi penguat, bukan utama,” lanjut dia.
3T dan 5M paling utama
Dicky menekankan, pemerintah seharusnya mengejar apa yang selama ini terabaikan. Yakni terkait 3T (testing, tracing, dan treatment), isolasi/karantina serta 5M beserta program vaksinasi.
Baca juga: Selama PPKM Level 4, KAI Batasi Penumpang Usia di Bawah 12 Tahun
PPKM belum terlalu berhasil
Sementara itu, saat disinggung terkait keberhasilan PPKM, Dicky menilai untuk saat ini belum terlalu berhasil.
“Kalau berhasil banget belum,” kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.