KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pejabat di Nusa Tenggara Timur yang menggelar acara tanpa memperhatikan protokol kesehatan, merupakan contoh buruk bagi masyarakat.
Rekaman video dan foto yang memperlihatkan pejabat pemerintah NTT menghadiri panggung hiburan viral di media sosial.
Diberitakan Kompas.com, Minggu (29/8/2021) dalam video itu terlihat ratusan orang menghadiri acara hingga membentuk kerumunan besar.
Terlihat pula banyak orang yang tidak menggunakan masker serta tidak menerapkan jaga jarak (physical distancing).
Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, para Wali Kota dan Bupati se-NTT, serta sejumlah pejabat lainnya.
Menurut Dicky, hal itu semakin diperparah dengan fakta bahwa saat ini NTT tengah berada di ambang krisis penularan Covid-19 akibat meluasnya penularan virus corona varian Delta.
"Sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibenarkan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (30/8/2021).
Baca juga: Foto dan Video Pejabat di NTT Berpesta Tanpa Masker Viral, Ini Penjelasan Wagub
Klaim sudah vaksin dan tes PCR
Ketika diklarifikasi, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi membantah bahwa pihaknya menggelar pesta atau panggung hiburan.
Ia mengatakan, acara tersebut merupakan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang berlangsung pada Jumat (27/8/2021) di Pantai Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
Menurut dia, acara tersebut diselenggarakan di wilayah yang berstatus zona hijau. Selain itu, semua orang yang hadir juga sudah divaksin serta menjalani tes PCR.
Menurut Dicky, klaim bahwa orang-orang yang menghadiri acara tersebut sudah divaksin dan menjalani tes PCR tidak bisa dijadikan dasar untuk mengabaikan protokol kesehatan.
"Karena itu tidak dilakukan di negara-negara yang terkendali dan benar. Strategi risikonya benar, protokol kesehatannya ditaati," ujar Dicky.
Pelanggaran protokol kesehatan seperti yang terjadi di NTT itu tidak akan ditemui di negara-negara tetangga Indonesia, misalnya Singapura, Thailand, atau Vietnam.
NTT masih rawan Covid-19
Dicky mengingatkan, upaya edukasi perilaku masyarakat agar mau menaati protokol kesehatan harus dicontohkan oleh para pejabat publik.
"Bahwa kita nanti sudah divaksin lengkap, sudah tes negatif, itu tidak menjadi pembenaran kita itu bisa berkerumun. Tidak seperti itu," kata Dicky.
"Kecuali test positivity rate di NTT itu sudah nol koma sekian atau di bawah satu persen, dan itu kan enggak. Jauh banget, dan ini berbahaya," ujar dia.
Mengutip data dari Kementerian Kesehatan, per 29 Agustus 2021, test positivity rate NTT berada di angka 15,21 persen.
Dicky mengatakan, dengan angka test positivity rate yang saat ini dimiliki NTT, maka risiko paparan Covid-19 terbilang tinggi.
"Inilah yang selalu jadi catatan saya, bahwa konsistensi dan komitmen ini menjadi rapor buruk kita, dan pemerintah pusat harus menindak yang seperti ini," kata Dicky.
Harus ada teguran tegas
Dicky mengatakan, pemerintah pusat harus memberikan teguran tegas terhadap para pejabat daerah NTT yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Bentuknya (teguran) seperti apa saya serahkan ke pemerintah pusat, tapi ini satu contoh yang buruk sekali. Menyedihkan. Buruk dan menyedihkan," ujar Dicky.
Tak hanya itu, ketegasan pemerintah pusat dalam menindak pejabat daerah juga diperlukan agar masyarakat merasakan keadilan dalam penegakan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan dipertontonkan kepada publik.
"Jangan sampai masyarakat melihat itu pejabatnya hanya diberi sanksi ringan. Sedangkan kita lihat sempat ada pedagang yang sampai dihukum pidana karena melanggar prokes," kata dia.
Dicky mengatakan, kegagalan pemerintah menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat dapat berimbas pada performa pengendalian pandemi, yang menurutnya sudah cukup baik.
"Ini sangat-sangat tidak adil, dan ini merusak performa (pengendalian pandemi) yang sudah bagus. Bagaimana pemerintah berupaya menghindarkan dari situasi terburuk, kita akui sudah lumayan bagus. Ada progress," ujar Dicky.
"Nah ada seperti ini harus ditindak dan harus dicegah. Supaya menjadi pembelajaran buat daerah-daerah lain," kata dia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.