DALAM pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan para pimpinan partai politik, ikut hadir ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
Sejak kembali terpilih menjadi Ketua Umum PAN, Zulhas sudah menegaskan bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat.
Bergabungnya PAN semakin memperkuat koalisi partai pendukung Presiden Jokowi. Saat ini koalisi pemerintah menguasai total 471 kursi di DPR. Tercatat dalam sejarah parlemen Indonesia sebagai koalisi terbesar pasca-reformasi.
Berbagai pihak menilai gabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung pemerintah pertanda kemunduran demokrasi.
Oposisi
Saya rakyat jelata awam politik maka tidak berani melibatkan diri ke dalam polemik demokrasi diukur dengan kaidah oposisi.
Namun dungu-dungu begini, saya pernah belajar dan mengajar di Jerman. Selama sepuluh tahun saya mengamati demokrasi Jerman yang dianggap sebagai negara paling demokratis di Eropa.
Di Jerman saya menyimak fakta bahwa maju-mundurnya demokrasi bukan diukur dari besar-kecilnya koalisi.
Keniscayaan bahwa setelah pemilihan umum yang di Jerman disebut sebagai Bundestagswahl langsung para parpol sibuk saling berkoalisi dengan parpol lain demi menguasai suara terbanyak di Bundestag.
Dalam sejarah parlemen Jerman telah berulang kali terbentuk apa yang disebut sebagai Grosse Koalition di antara para parpol pada masa 1966-1969, 2005-2009, 2013-2017, dan sejak 2018 sampai kini sehingga praktis oposisi sama sekali tidak berdaya alias mati suri.
Namun bukan berarti demokrasi di Jerman mati. Kepemerintahan Jerman pada masa Grosse Koalition menguasai parlemen berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Dengan koalisi gemuk, Jerman justru berjaya tampil sebagai satu di antara negara terbaik di planet bumi dalam menghadapi pagebluk Corona.
Terutama dalam menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat, sulit dicari negara tandingan yang mampu mengungguli prestasi Jerman.
Belajar
Memang lain padang lain belalang maka lain Jerman lain Indonesia. Pembandingan Indonesia dengan Jerman mudah dilecehkan dengan alasan lain padang lain belalang itu tadi.
Apalagi dengan senjata keyakinan dogmatis bahwa oposisi mutlak bagi demokrasi maka mudah didalihkan bahwa akibat Indonesia beda dari Jerman dengan sendirinya demokrasi Indonesia juga beda dengan demokrasi Jerman.
Namun sebenarnya tidak ada salahnya apabila pemerintah Indonesia berkenan belajar dari pemerintah Jerman dalam hal memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi rakyat sesuai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dengan ditambah gotong royong khas Indonesia, saya yakin demokrasi Indonesia tidak akan kalah indah dibandingkan dengan demokrasi Jerman.
Kinerja demokrasi bukan diukur dari ketangkasan para politisi bersilat politik namun lebih bijak diukur dari keberhasilan pemerintah menyejahterakan rakyatnya.
Tentu saja semua itu hanya merupakan saran dari seorang warga jelata awam politik belaka. Jika saran saya dinilai kurang tepat atau bahkan konyol karena sama sekali tidak masuk akal sehat maka silakan diabaikan saja seperti gonggongan seekor anjing yang tidak perlu dipedulikan oleh khalifah berlalu.
Masih begitu banyak warga Indonesia jauh lebih mengerti makna demokrasi yang tepat dan benar ketimbang saya!
Merdeka!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.