KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menurut dia, data pencatatan vaksinasi tersebut dikelola oleh Kemenkes.
"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (3/9/2021).
Hal ini disampaikan Menkominfo saat dikonfirmasi tentang beredarnya sertifikat vaksin atas nama Ir Joko Widodo di media sosial.
Data-data pada sertifikat itu juga terlihat jelas. Selain itu, beredar pula KTP Presiden Jokowi dan tangkap layar yang menunjukkan data NIK Presiden.
Menurut Plate, integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) dengan aplikasi PeduliLindungi baru saja dilakukan
Demikian pula dengan migrasi data pencatat vaksinasi melalui aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.
"Integrasi e-Hac ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PeduliLindungi, PCare dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan," kata dia.
Baca juga: NIK Jokowi Beredar, Menkes: Sekarang Sudah Dirapikan dan Data Para Pejabat Ditutup
Plate mengklaim, data PeduliLindungi yang ada di data center milik Kemenkominfo aman dan tidak ada kebocoran.
Ia meminta agar publik menunggu pernyataan resmi dari Kemenkes.
"Terkait pertanyaan di atas, ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," ujar Plate.
Sebelumnya, di media sosial beredar sertifikat vaksinasi Covid-19 yang mengatasnamakan Presiden Jokowi.
Pada sertifikat itu tercantum informasi vaksinasi dosis kedua.
Beredarnya sertifikat vaksin itu bermula dari terungkapnya nomor induk kependudukan (NIK) Jokowi ke publik.
Kemudian, data itu digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di aplikasi PeduliLindungi.
Beredarnya informasi ini di media sosial mendapatkan respons dari warganet yang mempertanyakan keamanan data yang ada pada aplikasi yang dikelola pemerintah.
Tanggapan Menkes dan Kemendagri
Seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (3/9/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi soal beredarnya NIK Presiden Jokowi.
Menurut dia, tak hanya NIK Presiden Jokowi, tetapi juga data para pejabat lainnya.
Budi mengaku, saat ini data-data itu sudah dirapikan dan ditutup.
"Bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar itu masih keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup data para pejabat," kata Budi.
Sementara itu, merespons beredarnya NIK Jokowi yang kemudian dimanfaatkan untuk mengecek sertifikat vaksinasi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengingatkan, agar hal itu tidak dilakukan.
Ia mengatakan, ada sanksi pidana bagi mereka yang menggunakan data orang lain untuk mendapatkan informasi orang tersebut.
Baca juga: NIK Jokowi Dipakai untuk Bocorkan Sertifikat Vaksinasinya, Dukcapil Ingatkan Sanksi Pidana
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.