Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skema Bansos Tak Cukup Berantas Kemiskinan Ekstrem, Apa Solusinya?

Baca di App
Lihat Foto
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Ipul (14), Ezra (10), dan Inu (13) kiri ke kanan, mengamen dengan kostum upin di kawasan GDC Depok, Rabu (1/9/2021). Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya jumlah pekerja anak. Peningkatan kemiskinan, perubahan sistem pembelajaran, dan risiko anak putus sekolah menjadi pemicunya.
|
Editor: Maya Citra Rosa

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, pemberantasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan skema bantuan sosial.

Lantas, bagaimana solusi dari pengentasan kemiskinan ekstrem yang seharusnya dilakukan?

Muhadjir menjelaskan penanganannya harus dengan pendekatan lingkungan. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan pembangunan wilayah kumuh di Surakarta.

Ia meninjau program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon dan Rusunawa Semanggi, Surakarta, Kamis (2/9/2021).

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurutnya, masyrakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal dalam satu kawasan kumuh (slum).

Sehingga perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, karena itu, penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tak Cukup dengan Bansos

Selain itu, kemiskinan ekstrem juga dinilai masih menjadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem masih mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Padahal, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir pun mengapresiasi pembangunan Kotaku di kawasan Semanggi.

Rencananya, Rusunawa Semanggi akan direnovasi karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Muhadjir menilai, upaya pengentasan wilayah kumuh tersebut akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain.

Baca juga: Jubir Wapres Harap Penanganan Kemiskinan Ekstrem Selesai Tepat Waktu

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya Pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," ucap Muhadjir.

"Karena itu, saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," imbuhnya.

(Sumber: Kompas.com Penulis Rahel Narda Chaterine | Editor Dani Prabowo)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tag

Artikel Terkait

Artikel berhasil disimpan
Lihat
Artikel berhasil dihapus dari list yang disimpan
Oke
Artikel tersimpan di list yang disukai
Lihat
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Artikel dihapus dari list yang disukai
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompas.com Play

Lihat Semua

Terpopuler
Komentar
Tulis komentar Anda...
Terkini
Lihat Semua
Jelajahi