KOMPAS.com - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun jauh sebelum itu, Budhi pernah menyebut gaji bupati terlalu kecil dengan tuntutan kerja yang berat. Hal itu disampaikannya di akun Instagram Kabupaten Banjarnegara, @kabupatenbanjarnegara.
Budhi mengunggah foto slip gajinya pada 2 Oktober 2019.
Dalam unggahan tersebut, tertera besaran gaji bersih yang diterima Budhi Sarwono sesuai draf, yakni sebesar Rp 6.114.100.
Namun, setelah dipotong zakat lewat Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp 152.900, gaji yang ia terima sebesar Rp 5.961.200.
Baca juga: Mengintip Jejak Bupati Klaten Sri Mulyani, dari Bagi-bagi Nmax hingga Heboh Hand Sanitizer
Menanggapi nominal gajinya itu, Budhi mengatakan gaji yang ia terima terlalu kecil.
"Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi seperti dilansir Kompas.com, 3 Oktober 2019.
"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambungnya.
Saat itu, ia menyebut jika gaji bupati idealnya antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.
"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.
Baca juga: Viral Pemotor di Klaten Hadang Mobil yang Hendak Ambil Jalurnya
Lantas, berapa gaji seorang bupati?
Perihal gaji bupati sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.
Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.
Berikut besaran gaji pokok gubernur hingga wali kota:
- Gaji kepala daerah provinsi (gubernur): Rp 3 juta
- Gaji wakil kepala daerah provinsi (wakil gubernur): Rp 2,4 juta
- Gaji kepala daerah kabupaten/kota (bupati/wali kota): Rp 2,1 juta
- Gaji wakil kepala daerah kabupaten/kota (wakil bupati/wali kota): Rp 1,8 juta.
Tunjangan
Meski terbilang kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, seorang bupati dan wakilnya masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.
"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.
Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat bupati yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Berikut rinciannya:
- Tunjangan gubernur: Rp 5,4 juta
- Tunjangan wakil gubernur: Rp 4.320.000
- Tunjangan bupati/wali kota: Rp 3.780.000
- Tunjangan wakil bupati/wali kota: Rp 3.240.000
Baca juga: Kelanjutan Polemik Honor Rp 70 Juta Pemakaman Pasien Covid-19 untuk Bupati Jember
Biaya operasioanal
Namun selain tunjangan, kepala daerah juga akan mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan.
Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tunjangan operasional bupati mencapai di atas Rp 100 juta per bulan.
Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional bupati/wali kota.
Baca juga: Aneka Curahan Hati Warga Usai Bupati Banjarnegara Terjerat Korupsi
Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Besarnya biaya penunjang operasional bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi (PAD) sebagai berikut:
- PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD
- PAD Rp 5-10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD
- PAD Rp 10-20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD
- PAD Rp 20-50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD
- PAD Rp 50-150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD
- PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD.
Baca juga: 5 Fakta OTT Bupati Probolinggo dan Suaminya, Diduga Jual Beli Jabatan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.